Operasi Semut Biru yang Menggigit

SALAH satu institusi politik yang patut dicatat kiprahnya di balik kesuksesan pasangan Risma-Bambang adalah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Surabaya. BM PAN adalah onderbouw PAN. Dimotori langsung oleh Ketua DPD BM PAN Surabaya Djono Tehyar, kiprah anak-anak muda PAN yang sering menyebut timnya sebagai ''Semut Biru'' itu tak bisa dianggap enteng dan sangat menggigit.

Yang menarik, pendulum politik ke mana BM PAN ini berayun berbeda dengan induknya, PAN. Partai berlambang matahari biru tersebut memang sejak awal mengusung pasangan Arif Afandi-Adies Kadir. Tak pelak, ketika menggelar deklarasi April lalu untuk mendukung pasangan Risma-Bambang, Djono kerap menjadi sasaran cemoohan dan ancaman. ''Dibilang pilihan yang tidak cerdas, ngelindur, dan ngawur,'' ucapnya.

Bahkan, mosi tidak percaya pun sempat mengancam dirinya. Namun, Djono dan timnya tetap solid dan yakin. Jauh-jauh hari Djono memang sangat yakin dengan Risma. Bahkan, dia pernah mencoba "menjodohkan" Risma dengan Masfuk, bupati Lamongan yang sempat akan running maju dalam pilwali.

Seiring peluang Masfuk yang tertutup karena aturan MK, Djono tetap tak kendur mengusung Risma, meski Risma belum menyatakan maju atau mendapat partai. ''Banyak yang bilang, mustahil Bu Risma jadi wali kota. Kendaraan politik tak ada, popularitas masih belum tinggi, dan dibanding calon lain, Bu Risma jelas tak punya dana,'' tambahnya. Namun, Djono dan tim tetap yakin.

Dengan keyakinan yang kuat itu Djono bertemu tim sukses pasangan Risma-Bambang dan menjadi salah satu bagian dari tim eksternal pemenangan. April lalu, bertempat di Hotel Oval, Rakerda BM PAN Surabaya juga menjadi ajang deklarasi dukungan BM PAN kepada pasangan Risma-Bambang, dan membuat geger jagat politik Surabaya. Maklum, PAN adalah salah satu parpol pengusung utama pasangan Arif Afandi-Adies Kadir. Djono tidak sekadar mengucapkan dukungan politik, tetapi juga melakukan kerja nyata yang cukup berat.

Dia merancang sebuah operasi pemenangan yang diberi nama ''Operasi Semut Biru". Biru merujuk pada warna PAN dan semut sebagai personifikasi dari timnya. Kecil, guyub, tapi sanggup mengerjakan hal-hal berat. (ano/c2/aww)

Not The Others dan Kaus Fenomenal

Tagline Not The Others sangat terkenal saat kampanye pilwali lalu. Kalimat yang berarti Bukan Yang Lainnya itu tertulis di poster, baliho, atau kaus dengan berbagai ukuran. Menurut Herru Soleh, salah seorang anggota tim pemenangan pasangan Risma-Bambang, kalimat Not The Others mengacu pada calon lain. "Kami ingin melakukan branding sekaligus diferensiasi," jelas Herru.

Sebelum dikenalkan menjadi tagline resmi pasangan Risma-Bambang, Herru mengujinya di komunitas-komunitasnya. Tanggapannya ternyata positif. Kata itu kemudian disosialisasikan ke publik. Tagline tersebut dikenalkan melalui billboard politik dengan ilustrasi gambar kaus bertulisan Risma & Bambang, Not The Others.

Di sinilah kemudian muncul paradoks yang justru menancapkan brand Risma-Bambang di benak warga Surabaya. Semua orang tahu itu iklan politik, tapi semua orang selalu bilang seperti ini. ''Saya tahu itu iklan politik. Kok tidak begitu jelas? Kok pakai bahasa Inggris? Saya tahu maksudnya, tapi bagaimana yang lainnya? Apa mereka paham juga?'' Begitu kira-kira pemikiran orang-orang. ''Itu sudah kami prediksi sebelumnya,'' ucap Herru.

Ayah dua anak tersebut sempat menguji sekitar seratus orang. Dan, jawabannya sama semua. ''Saya sih ngerti itu iklan politik, tapi apa yang lainnya ngerti juga?'' Jawaban itu menunjukkan bahwa semua orang, tanpa kecuali, tahu itu iklan politik. Karena tampilannya yang beda, semua orang justru tanpa sadar memperhatikan dan brand Risma-Bambang menjadi sangat kuat.

Menariknya lagi, justru timbul fenomena unik di kalangan bawah atau massa akar rumput PDIP. Mereka ternyata tak mempermasalahkan tagline yang kem-Inggris itu. Mereka justru mempunyai persepsi sendiri. Mereka membacanya letterlijk. Yakni ''Not te Oters'' (harap dibaca apa adanya, Red). Artinya apa? ''Artine yo sing gak ono gambare (artinya ya yang tidak ada gambarnya, Red),'' kata Jagat Hariseno, ketua tim pemenangan bidang eksternal Risma-Bambang, menirukan jawaban sebagian besar massa akar rumput.

Meski tak tepat, Seno -sapaan Jagat Hariseno- justru membiarkannya. ''Biarlah mereka mempunyai persepsi sendiri. Yang penting militansinya,'' tutur Seno lantas tersenyum. Dan, tagline Bukan Yang Lainnya atau Not The Others betul-betul dipertahankan sehingga menjadi identik.

Itu pula yang menjadikan kaus Risma & Bambang menjadi fenomenal pula. Sekedar diketahui, hingga berita ini ditulis kemarin (20/6), tim pemenangan Risma-Bambang masih kewalahan menerima order permintaan kaus tersebut. Standar berwarna hitam, tulisan putih mencolok, dan desain yang manis membuat kaus tersebut fenomenal. (ano/c9/aww)

Pemenang Lelang Tunggu Izin Kemenkeu

SURABAYA - Proses lelang proyek flyover Jalan Pasar Kembang berjalan lambat. Hingga kemarin (23/6) proyek pembangunan jalan layang yang menghubungkan Jalan Diponegoro dengan Pasar Kembang itu masih berada dalam tahap penawaran harga.

Padahal, masa lelang proyek senilai Rp 130 miliar itu dibuka awal Mei lalu. Sedangkan penawaran harga dimulai awal Juni lalu. Tercatat 80 perusahaan berlomba untuk memenangi proyek pembangunan jalan layang tersebut.

Pimpinan proyek di lapangan, Sutoyo, menjelaskan bahwa proses lelang memang lama karena menunggu izin Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jika izin itu sudah turun, kata Sutoyo, akan diketahui siapa pemenang lelang. ''Itu sudah menjadi tahap yang harus dilewati,'' ungkapnya.

Sutoyo menambahkan, proyek tersebut bukan pekerjaan biasa karena memakai sistem anggaran berlanjut. Artinya, anggaran ditanggung pemerintah selama tiga tahun. ''Jadi, bukan hanya di tahun ini,'' katanya.

Proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tersebut diharapkan bisa mengurangi kemacetan di persimpangan Jalan Diponegoro-Jalan Pasar Kembang-Jalan Banyu Urip. Saat ini hampir setiap hari terjadi kemacetan di persimpangan tersebut. (riq/c13/aww)

Serunya Bikin Film Adaptasi

SURABAYA - Beberapa tahun terakhir, film adaptasi mejadi tren di kalangan para pembuat film. Tak jarang film yang diadaptasi dari sebuah karya sastra maupun kisah nyata mendapat penghargaan di berbagai ajang festival film. Untuk itu, LA Lights dan SET Film mengadakan LA Lights Indie Movie 2010.

''Tahun ini merupakan perhelatan yang keempat dengan tema dan gaya yang lebih fresh,'' ungkap Festival Manager LA Lights Indie Movie 2010 Aletheia Fira kemarin (23/6).

Dia menjelaskan, kompetisi film indie tersebut akan diadakan di empat kota. Yakni, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogjakarta. Di Surabaya, acara dilangsungkan pada 3-4 Juli mendatang di Gedung Telkom, Jalan Ketintang.

Menurut Fira, even kali ini menawarkan konsep segar dalam dunia film independen dengan mengangkat tema adaptasi. Yang dimaksud adaptasi adalah mengubah sebuah karya sastra berupa cerita pendek (cerpen) untuk dijadikan sebuah film pendek. ''Tema tersebut dijadikan pilar utama kompetisi bagi pembuat film pemula ini,'' ungkapnya.

Sementara itu, tema pop culture, kata Fira, berfungsi sebagai elemen penyegar. Cara unik tersebut diharapkan mampu menggugah imajinasi kreativitas dan semangat anak-anak muda dalam mengapresiasikan karya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, even tahun ini akan dimulai dengan workshop film dan seleksi ide cerita dari peserta. Akan hadir dalam acara tersebut beberapa pembuat film yang cukup terkenal. Di antaranya, KIM Sung-Ho, filmmaker dari Korea Selatan; Garin Nugroho; Lintang Pramudya Wardani; Riri Riza; Hanung Bramantyo; dan Salman Aristo. ''Mereka nanti memberikan workshop dan menilai ide peserta,'' kata Fira.

Mereka juga akan memilih 10 peserta dari empat kota untuk membuat film indie. Namun, pembuatannya tidak sembarangan tanpa memperhatikan pakem-pakem yang sudah ada, melainkan secara profesional dengan didampingi para pekerja film yang sudah berpengalaman.

Fira menambahkan, selain workshop dan pitcing ide film, akan ada seminar animasi. (dan/c5/aww)

Isi Liburan dengan Belajar Dandan

SURABAYA - Berdandan untuk mempercantik penampilan bukan barang baru bagi perempuan. Namun, meski terlihat mudah, banyak yang menyatakan tidak bisa berdandan. Alasannya beragam. Antara lain, takut terlihat menor atau malah terkesan lebih tua daripada usia sebenarnya. Kemarin (23/6) ketakutan tersebut diatasi Vanny Diana dari Clarins. Dia berbagi tip berdandan khusus untuk para remaja perempuan di Jayanata.

Menurut Vanny, kunci penting tata rias ada pada kondisi kulit. Ini menyangkut cara membersihkan wajah dan intensitasnya. "Kalau kulit wajah bagus, make up dioles tipis saja sudah terlihat," katanya. Dia lantas memberikan contoh membersihkan wajah yang benar. Kapas yang diolesi pembersih diusapkan ke wajah. Kapas diarahkan menyamping, bukan ke bawah agar kulit tidak kendur.

Setelah kulit bersih, baru bahan make up diaplikasikan. Mulai foundation, bedak, eye shadow, sampai dengan blush on dan lipstik. Kalau ingin sedikit glamor, riasan bisa fokus pada mata. Misalnya dengan teknik smokey eyes. Vanny mengatakan, remaja lebih baik memilih warna natural. Olesannya juga jangan terlalu tebal. "Itu adalah tips berdandan sesuai dengan usia," katanya.

Acara yang bertajuk Holliday Make Up Lesson tersebut diikuti sekitar 55 peserta. Rentang usianya bermacam-macam. Mulai SMP sampai dengan yang sudah bekerja. Menurut Fally Sipasulta, marketing manager Jayanata, acara belajar berdandan tersebut akan dilangsungkan selama empat hari hingga 26 Juni mendatang. "Mumpung liburan, kan pelajar cewek mungkin ingin belajar dandan," katanya. (any/c1/aww)

Per 1 Juli Polwiltabes Jadi Polrestabes

Restrukturisasi agar Polisi Lebih Dekat dengan Masyarakat

SURABAYA - Agenda restrukturisasi di Polwiltabes Surabaya tidak bisa ditawar lagi. Per 1 Juli mendatang, polwiltabes sudah harus dilikuidasi. Pun demikian tiga polres di wilayah Surabaya. Yakni, Polres Surabaya Selatan, Surabaya Utara, dan Surabaya Timur. Di Surabaya nanti berdiri polrestabes.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang di Royal Plaza kemarin. "Polwiltabes harus dilikuidasi agar polisi semakin dekat dengan masyarakat," tegasnya.

Dengan likuidasi itu, lebih banyak anggota yang ditempatkan di sektor-sektor, bahkan subsektor. Tapi di Surabaya, anggota lebih dikonsentrasikan di sektor atau polsek.

Dengan begitu, aparat bisa semakin dekat dalam melayani masyarakat. Setiap tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat juga bisa segera ditangani. "Selain itu, tentu ada alasan lain," papar Edward.

Alasan lain, satuan kepolisian harus sesuai dengan tatanan pemerintahan. Nah, polwiltabes sudah tidak relevan lagi jika disesuaikan dengan hal tersebut. Sebab, saat ini sudah tidak ada tatanan pemerintahan karesidenan.

Setiap daerah kini menjalankan pemerintahan sendiri dengan dipimpin bupati atau wali kota. "Mengacu itu, polwiltabes harus dilikuidasi. Untuk kota besar seperti Surabaya, satuan kepolisian tertinggi adalah polrestabes," terang dia.

Sesuai dengan deadline dari Mabes Polri, likuidasi itu harus selesai pada 1 Juli nanti. Per tanggal tersebut, polwiltabes sudah harus diubah menjadi polrestabes. Tiga polres yang berdiri sebelumnya harus dihapus dan dilebur ke polrestabes.

Dia memaparkan, perubahan tersebut juga bertujuan memudahkan perhatian polisi terhadap lalu lintas. Menurut pria dengan dua bintang di pundak itu, Mabes Polri nanti membuat tiga korps. Korps pertama tentu saja Brimob, yang sudah ada selama ini.

Dua lainnya adalah korps antiteror dan lalu lintas. "Kekhawatiran terbesar saat ini kan tentang terorisme dan narkotika. Untuk narkotika, kita kan sudah punya BNN. Kondisi lalu lintas juga memerlukan perhatian ekstra," ujar dia.

Karena itu, dua korps baru tersebut bakal didirikan. Bukan saja di pusat, tapi juga di tingkat daerah. "Surabaya tentu juga akan menjadi perhatian untuk itu." ucap dia. (fim/c11/aww)

Gedung Baru Dewan Tidak Krusial

Lebih Setuju Bangun Kawasan Pemerintahan Terintegrasi dengan Pemkot

SURABAYA - Usul anggota DPRD Surabaya untuk memiliki gedung baru dewan menuai pro dan kontra. Sinyal penolakan pembangunan gedung baru dewan itu disuarakan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Suyanto. Pria yang juga wakil ketua DPRD Surabaya itu berpendapat bahwa pembangunan gedung baru dewan dianggap tidak krusial untuk saat ini. ''Karena gedung ini masih layak," ujarnya kemarin (23/6).

Justru Suyanto setuju jika pemkot membangun kawasan pemerintahan yang integral di mana gedung dewan masuk dalam penataan tersebut. ''Karena idealnya memang demikian," tutur dia.

Suyanto menjelaskan, berdasar UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memang harus demikian. Dengan begitu, kontrol terhadap eksekutif lebih mudah.

Sementara itu, rencana pemkot menata kawasan pemerintahan kota belum mendapat persetujuan. Hingga kini, belum ada rambu-rambu bahwa pengajuan tersebut bakal dikonkretkan. Alasannya, anggaran yang dikucurkan terlalu besar.

Muhlas Udin, asisten II Sekkota yang membidangi pembangunan, mengatakan bahwa rencana penataan pemerintahan telah bergulir cukup lama. Awal usul itu mencuat, pembangunan gedung-gedung pemerintahan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 500 miliar.

Anggaran yang besar itu dianggap tidak relevan dengan kondisi sekarang. Karena itu, pemkot belum memutuskan apakah usul pembangunan tersebut akan diajukan pada 2011 atau tidak. ''Seperti yang pernah saya katakan berkali-kali, itu semua bergantung kepada wali kota baru. Meski detail engineering design (DED)-nya sudah ada," ujarnya.

Muhlas mengatakan, secara pribadi dia keberatan terhadap rencana itu. Memang, manfaat yang bisa dirasakan pegawai cukup besar. Sebab, kantor seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jadi satu. Dengan demikian, koordinasi bisa cepat dan mudah.

Selain itu, Muhlas berpendapat, gedung pemkot di Jalan Jimerto sudah tidak layak. Beberapa waktu lalu sempat terjadi kebakaran di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ''Banyak kabel ruwet dan bangunannya sudah tua," ungkapnya.

Namun, menurut dia, saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang belum dituntaskan pemkot. Masih ada problem krusial yang patut mendapat skala prioritas. Terutama pembangunan sekolah rusak. ''Kalau siswa kita sudah bisa belajar dengan nyaman, nggak masalah," katanya.

Terkait hal itu, Kabid Pemetaan dan Pengukuran Dinas Cipta Karya Nurhadi mengatakan, DED yang sudah diselesaikan instansinya hanya sebuah usul. ''Soal nanti diajukan atau tidak, disetujui atau tidak, terserah pengambil kebijakan," terang Nurhadi.

Yang pasti, menurut dia, ada tiga alternatif penataan kawasan pemerintah. Alternatif pertama, pembangunan dengan anggaran Rp 606 miliar, alternatif kedua Rp 128 miliar, dan alternatif ketiga Rp 164 miliar. ''Kebetulan pernah dirapatkan dan disetujui maket alternatif ketiga. Namun, itu pun anggarannya belum diajukan," ujarnya. (kit/c3/aww)

Rungkut Menanggal Duta Jatim

GUNUNGANYAR - Warga Rungkut Menanggal patut berbangga. Sebab, kelurahan mereka mewakili Jawa Timur (Jatim) di Lomba Kelurahan Berhasil tingkat nasional.

Kebanggaan itu menjadi hak Kelurahan Rungkut Menanggal setelah menjuarai ajang serupa di level Jatim. "Sebenarnya, kami nggak nyangka bisa menang," ungkap Kanti Budiyarti, camat Gununganyar, kecamatan yang membawahi Rungkut Menanggal.

Kanti menuturkan, ada delapan indikator dalam penilaian kelurahan berhasil. Antara lain, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban. Aspek partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, serta pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga juga dinilai.

Di antara delapan indikator tersebut, ada tiga hal yang paling berperan mengantarkan Rungkut Menanggal menggondol peringkat pertama. Yakni, partisipasi masyarakat, ekonomi masyarakat, dan terobosan menyulap kampung-kampung di sekitar sebagai kampung cyber. Empat balai RW dan Kantor Kelurahan Rungkut Menanggal memang sudah dilengkapi dengan hot spot wifi. Warga pun bisa berinternet ria dengan gratis.

Agar bisa berprestasi di tingkat nasional, Kelurahan Rungkut Menanggal menyiapkan amunisi khusus. "Kami punya satu program yang tak dimiliki kelurahan lain," ujar Chandra Ashadi, lurah Rungkut Menanggal. Program yang dimaksud adalah front office pelayanan kependudukan. (upi/c11/ttg)

Agar Pertanian Bisa Terangkat

GUNUNG ANYAR - Stigma bahwa pertanian adalah fakultas yang hampir mati memang sulit dihindari. Di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, misalnya, tiap tahun peminat yang mendaftar ke fakultas pertanian (faperta) makin menyusut.

"Pemerintah pun tampak kurang mendukung berkembangnya dunia pertanian," ujar Ir Poerwadi MP, wakil dekan I Faperta UPN, pada jumpa pers kemarin (23/6) di kampus UPN di Gunung Anyar.

Hal itu, lanjut Poerwadi, ironis. Sebab, Indonesia negara agraris. Akibatnya, kalau pada 1980-an merupakan salah satu pemasok gula terbesar di dunia, kini Indonesia malah mengimpor gula.

"Mental para pemuda juga sudah berubah," ungkap Poerwadi. Kebanyakan mahasiswa, lanjut dia, malu jika menjadi petani dan terjun langsung ke lahan pertanian.

Nah, untuk menghapus stigma terhadap fakultas pertanian itulah, Faperta UPN menghelat reuni akbar pada 26 Juni di gedung Giri Bina, kompleks kampus UPN. Dalam acara tersebut, panitia akan mengundang seluruh alumni, mulai angkatan 1968 hingga 2005.

Diharapkan, para alumni dapat berbagi pengalaman bersama para dosen dan mahasiswa Faperta UPN mengenai dunia pertanian saat ini. Dengan demikian, ada kemungkinan terciptanya kurikulum baru yang lebih sesuai dengan dunia industri pertanian. (upi/c6/ttg)

Kedisiplinan Rendah Picu Black Spot

KAPASAN - Kalau dihitung, hampir tiap hari ada tabrakan di Surabaya Timur. Bahkan, sepanjang setengah tahun ini, jika dirata-rata, tiap hari ada satu orang yang terluka akibat dari kecelakaan. Sebagian besar adalah pengendara sepeda motor.

Memang, motor di Surabaya telah begitu dominan. Tak cuma dari jumlah kendaraannya, jumlah kecelakaan dan korbannya pun mendominasi. Misalnya, pada semester awal tahun ini, ada 53 kecelakaan yang terjadi. Sebanyak 27 kasus (62 persen) adalah pemakai motor.

Tren itu sudah menahun. Pada 2008, misalnya, ada 256 kecelakaan yang melibatkan 124 sepeda motor. Korban meninggalnya mencapai 27 orang. Mayoritas di antara mereka adalah pemakai motor."Memang banyak faktor yang membuat sepeda motor sangat gampang mengalami kecelakaan dan menjadi korban," kata Kasatlantas Polres Surabaya Timur AKP Budi Idayati.

Dan, yang perlu dicatat, fisik sepeda motor memang membuat pengendaranya rawan. Maka, kecelakaan kecil pun bisa berakibat fatal. "Sebab, perlindungan memang sangat minim. Beda dengan mobil," jelas Budi.

Berdasar analisis satlantas, kecelakaan di wilayah Surabaya Timur memang merata, terjadi di semua jalan. Meski begitu, tetap ada beberapa kawasan yang menjadi area black spot, daerah paling rawan kecelakaan. Setidaknya, ada lima titik yang masih dianggap sebagai area black spot.

Yakni Jl Kedung Cowek, Jl Kenjeran, Jl Raya Rungkut, Jl Dharmawangsa, dan Jl Kertajaya. Masuknya lima titik itu sebagai kawasan black spot disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, jalan cukup lebar sehingga pengendara tergelitik untuk mengebut. Selain itu, di daerah tersebut kerap terjadi pelanggaran rambu lalu lintas. Itu juga yang mengakibatkan angka kecelakaan begitu tinggi. Faktor lain adalah fasilitas jalan yang masih perlu dibenahi. Misalnya pembatas jalan. Namun, yang paling krusial adalah tingkat kedisiplinan pengendara. (dan/c9/ttg)

Ketagihan, Pelajar Sikat Helm

MULYOREJO -Karena kecanduan main Play Stasion (PS), Budi Santoso nekat mencuri helm helm milik M Sofyan, 24, di halaman parkir Mall Galaxy pada Selasa (22/6) sore lalu. Parahnya aksi tersebut sudah dilakukannya empat kali di tempat yang sama.

Aksi pencurian terakhir yang dilakukan Budi itu terjadi sekitar pukul 15.00. Sore itu Budi yang kehabisan uang untuk main PS berkeliling mencari mangsa. Dan tempat yang jadi sasaran adalah lahan parkir motor Mall Galaxy.

Setelah berpura-pura parkir motor, siswa kelas 1 sebuah SMK swasta itu tak langsung mencari sasaran. Pemuda 17 tahun yang beralamat di Jalan Rangkah VI itu sempat keluar lahan parkir dan kembali masuk seolah-olah mencari motornya yang diparkir. ''Itu cara untuk mengelabuhi petugas keamanan,'' kata Kanitreskrim Polsek Mulyorejo Ipda Darsono.

Setelah berputar-putar dan memastikan kondisi aman. Tak lama kemudian Budi langsung menyikat helm teropong merk VOG yang letaknya tak jauh dari motornya. Helm itu pun langsung dipakai agar petugas tidak curiga.

Namun dia lupa, gerak-geriknya yang mencurigakan diperhatikan oleh beberapa petugas penjaga tempat parkir. Saat akan keluar, Budi langsung diminta untuk turun dan menepi oleh petugas. (dan/ttg)

Tetap Surat-suratan dengan Istri

HADI Setiyawan seakan menjadi penanda betapa kisruhnya konflik internal di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS). Pjs rektor versi senat itu ditahan Polda Jatim atas dugaan penggelapan berdasar laporan Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya (YPTS), yayasan yang menanungi ITATS.

Lalu, bagaimana kabar Hadi setelah 20 hari dibui? Ternyata, tak terlalu tampak perubahan fisik pada pria asal Gresik tersebut. Pria murah senyum itu mengatakan banyak belajar di tahanan. Berikut wawancara Jawa Pos dengan alumni ITS tersebut pada Selasa (22/6).

Bagaimana keadaan Anda?

Baik. Istri saya selalu setia membesuk. Teman-teman karyawan dan dosen juga selalu menjenguk pada jam besuk. Itu yang menguatkan saya.

Pasti ada perbedaan saat masih di luar dan sekarang di dalam tahanan. Apa saja?

Yang jelas, Anda lihat sendiri, berat badan tidak menurun (ucapnya, lantas tertawa). Teman-teman yang membesuk selalu memberi saya makanan tambahan.

Selain itu?

Ya terang saja. Di luar saya lebih bebas. Tidur di tempat empuk. Di sini di lantai. Di luar, makan tiga kali sehari. Di sini cuma dua kali sehari. Tapi, saya ambil hikmahnya.

Maksudnya?

Secara horizontal, saya banyak berinteraksi dengan kawan-kawan dari berbagai tingkat sosial di sini. Secara vertikal, saya lebih memiliki waktu berkontemplasi dan berpasrah diri kepada Allah SWT.

Apa penjara membuat berpikir bahwa Anda memang salah?

Tidak. Saya tetap merasa tidak salah. Saya yakin, apa yang saya lakukan selama ini (menggunakan uang kampus untuk operasional kampus tanpa persetujuan yayasan, Red) tidak keliru. Saya pikir, keadaan saya sekarang tidak akan terjadi bila masing-masing pihak memakai hati nurani. Berkomunikasi dari hati ke hati.

Tampaknya, tadi Anda menyerahkan setumpuk kertas untuk istri. Boleh tahu apa itu?

(Tertawa sebentar) itu tadi surat. Kami memang sekarang surat-suratan seperti zaman pacaran dulu. Maklum, waktu besuk cuma sebentar. Maka, kami balas-balasan surat saja. (rio/c6/ttg)

Komisi D Panggil Dua Kubu

Terkait Konflik ITATS

SUKOLILO - Konflik antara rektorat dan Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya (YPTS) yang terjadi di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS) mendapat respons dari berbagai pihak. Salah satunya, Komisi D DPRD Kota Surabaya. Komisi yang diketuai Baktiono tersebut berencana memanggil dua belah pihak hari ini.

Undangan hearing itu sudah dikirimkan kepada dua pihak tersebut. Bisa dipastikan dua kubu yang berseteru itu mengetahui rencana dengar pendapat tersebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Eddie Budi Prabowo menyatakan, sebelum mengundang dua kubu itu, senat ITATS mengirimkan surat kepada komisi D. Surat tersebut berisi permintaan kampus kepada komisi D untuk melakukan audiensi.

Berdasar surat yang dikirim pada 8 Juni 2010 tersebut, dengan audiensi itu diharapkan ada solusi yang bisa menyelesaikan persoalan itu sehingga tidak merugikan mahasiswa dan masyarakat luas. Surat yang ditandatangani senat ITATS Ir Kurniadi tersebut juga disertai lampiran kronologi konflik ITATS. "Kami mengundang karena ada permintaan dari senat," katanya.

Undangan hearing itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau memihak salah satu kubu. "Kalau tidak ada permintaan, mana mungkin kami mencampuri urusan tersebut," tegas Eddi kemarin.

Karena itu, dewan tak hanya mengundang senat dan rektorat. Yayasan juga diundang. Dewan ingin mengetahui kronologi konflik tersebut secara detail dari dua pihak yang berseteru itu. "Kami akan coba mencarikan solusi," kata politikus Partai Golkar tersebut. "Konflik itu sangat panjang sehingga harus dicarikan solusi terbaik yang menguntungkan semuanya," imbuhnya.

Anggota komisi D Masduki Thoha menyatakan, dewan ingin menghindarkan mahasiswa sebagai korban dari konflik itu. Jika dibiarkan, konflik tersebut akan berdampak buruk bagi pendidikan di kampus itu. "Mahasiswa adalah aset berharga. Orang tua berharap, anak-anak mereka dibekali ilmu sebanyak-banyaknya saat kuliah," jelasnya. Dia berharap, hearing tersebut bisa memunculkan solusi untuk menyelesaikan konflik itu.

Pjs Rektor ITATS Ir Kurniadi MT menyatakan akan datang pada pertemuan tersebut. Dia menuturkan akan bercerita tentang fakta dan sejarah konflik ITATS. Dia juga akan meminta yayasan melakukan audit.

Dia menuturkan, audiensi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk meminta audiensi serupa kepada DPRD Jawa Timur. Audiensi itu akan dilakukan dengan komisi A.

Kurniadi berharap, dalam audiensi pada Senin mendatang (28/6), yayasan juga datang agar permasalahan bisa selesai. Tapi, Ketua YPTS Abdul Zikri menolak berkomentar soal pemanggilan tersebut. (lum/upi/c12/ttg)

Berbenah untuk Raih ISO

SUKOMANUNGGAL - Pegawai Puskesmas Simomulyo kemarin (23/6) terlihat sibuk. Sebab, puskesmas yang memiliki unit pelayanan 24 jam itu akan menghadapi penilaian ISO 9001: 2008 National Quality Assurance (NQA) pada Senin depan (28/6).

''Seluruh hal yang diperlukan untuk penilaian sudah siap. Hanya perlu ditata lagi,'' tutur drg Dharmawati Zahara, kepala Puskesmas Simomulyo.

Beberapa perubahan besar dilakukan puskesmas tersebut. Di antaranya merenovasi hampir seluruh ruang, seperti memperluas ruang tunggu pasien dengan memindahkan meja pelayanan obat ke lantai atas. Lalu menata ulang ruang poli pelayanan UGD, poli umum, laboratorium, poli gigi, dan KIA. Dinding seluruh ruang layanan dicat dengan dominasi warna hijau.

Selain itu, penambahan beberapa fasilitas terlihat di beberapa ruang. Salah satunya satu set kursi pemeriksaan di ruang poli gigi. Kemudian pendingin di ruang penyimpanan obat sehingga suhunya memenuhi standar ISO. Di lantai dasar, pengunjung juga bisa menikmati beberapa buku bacaan di Sudut Baca sejak April lalu. (war/c2/fid)

Target Selesai Agustus

Penggabungan Kelurahan di Kecamatan Tandes

TANDES - Persiapan penggabungan kelurahan di Kecamatan Tandes semakin matang. Bahkan, pemkot menargetkan proses merger itu selesai Agustus mendatang.

Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Chairul Anwar mengatakan, penggabungan 12 kelurahan menjadi enam kelurahan di Tandes tersebut sudah cukup lama direncanakan, tepatnya sejak tahun lalu. Karena itu, pemkot berharap penggabungan tidak lama lagi terealisasi. Paling lambat, dua bulan lagi atau Agustus nanti.

Menurut dia, penggabungan kelurahan di Tandes itu tidak akan menghabiskan banyak dana. Sebab, tidak ada bangunan baru. "Cukup menggunakan kantor kelurahan yang ada," jelasnya saat dikonfirmasi kemarin (22/6).

Dia menambahkan, penggabungan kelurahan di Kecamatan Tandes tersebut berbarengan dengan pemekaran wilayah di kecamatan lain. Yakni, Kecamatan Sukomanunggal dan Tambaksari.

Sebagaimana diberitakan, pemberlakuan Perda Nomor 6/2009 membuat sejumlah wilayah kecamatan berubah. Ada kecamatan yang jumlah kelurahannya ditambah. Selain itu, ada kelurahan yang digabung. Khusus Kecamatan Tandes, 12 kelurahan bakal dimampatkan menjadi enam saja.

Manukan Wetan, Buntaran, dan Bibis menjadi satu kelurahan. Gadel, Karangpoh, dan Tubanan juga digabung menjadi Kelurahan Karangpoh. Tandes Lor, Tandes Kidul, dan Gedang Asin menjadi Kelurahan Tandes.

Camat Tandes Suharto mengatakan, kelurahan-kelurahan tersebut digabung menjadi satu karena jumlah warga mereka sedikit. Dia mencontohkan Kelurahan Buntaran. Jumlah warga di sana hanya 1. 460 orang. Begitu juga Bibis, yang jumlah warganya hanya 2.908 orang.

Sementara itu, Asisten I Sekkota Hadi Siswanto menyatakan, untuk menggabungkan kelurahan di Kecamatan Tandes tersebut, masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya adalah personel kelurahan. Pemkot harus memikirkan posisi mereka setelah kelurahan dimerger. "Tidak mungkin satu kelurahan dipimpin tiga lurah," jelasnya.

Hal lain yang juga perlu dipikirkan adalah identitas warga. Identitas mereka yang tinggal di kelurahan yang akan digabung pasti berubah. "Itu juga harus disiapkan agar data kependudukan tidak bermasalah," tuturnya. (lum/c11/fid)

Lelang LPA Benowo Tunggu Wali Kota Baru

BENOWO - Rencana panitia untuk melanjutkan lelang investasi lahan pembuangan akhir (LPA) Benowo direaksi DPRD Kota Surabaya. Politisi di gedung dewan meminta lelang ditunda hingga wali kota baru dilantik.

"Kita tunggu saja setelah Agustus mendatang. Wali kota baru kan sudah resmi," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Sachiroel Alim Anwar kemarin (23/6).

Menurut dia, jika lelang dilakukan sebelum wali kota dilantik, dikhawatirkan ada kesepakatan yang diubah. Sebab, pimpinan pemkot yang baru mungkin menilai ada yang kurang sesuai dalam materi lelang.

Alim mengatakan, perubahan kesepakatan atau kebijakan wali kota baru bisa membuat proses lelang LPA Benowo semakin panjang. Dampaknya, banyak pihak yang dirugikan, baik dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) maupun calon investor.

Politikus asal Partai Demokrat itu menambahkan, pelaksanaan lelang tidak perlu dilakukan untuk mengejar waktu peresmian Surabaya Sport Center (SSC). Sebab, launching gedung olahraga tersebut tinggal menghitung hari. Sedangkan lelang LPA Benowo masih berada dalam tahap persiapan. "Peresmian SSC tidak bisa dijadikan acuan lagi," ujarnya.

Alim mengatakan, selama ini ada tuntutan calon investor yang akan melakukan investasi di LPA Benowo harus bisa mengatasi masalah bau. Artinya, LPA yang baru nanti harus benar-benar bebas dari aroma sampah. Hal itu, lanjut Alim, tidak bisa menjadi acuan. Sebab, meskipun dengan teknologi yang supercanggih, bau sampah tidak bisa hilang begitu saja. "Namanya saja sampah, ya tetap bau," terang pria berkacamata tersebut.

Sebagaimana diberitakan, lelang LPA Benowo belum kelar meski sudah berjalan dua tahun. Tersendatnya proses lelang disebabkan tarik ulur sejumlah poin dalam aturan. Karena itu, panitia berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 10 Juni lalu. Hasilnya, Kemendagri minta lelang mengacu pada peraturan pemerintah (PP), dan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Setelah konsultasi itu, panitia berencana melanjutkan lelang bulan depan. (lum/c8/fid)

Tandes Usulkan Taman Lansia

TANDES - Usul pembuatan taman kota terus bermunculan. Kali ini Kecamatan Tandes meminta dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) menyulap lahan di pertigaan Jalan Margomulyo menjadi taman lansia (lanjut usia).

Saat ini, lahan yang diusulkan itu sebenarnya diperuntukkan bagi pembangunan taman. Kecamatan sudah melakukan penghijauan dengan menanam beraneka tanaman. Tapi, taman di pertigaan jalan tersebut belum digunakan warga. ''Kalau hanya ada tanaman, kan tidak bisa dimanfaatkan,'' kata Camat Tandes Suharto.

Kondisi lahan tersebut kini justru memprihatinkan. Taman yang seharusnya diperuntukkan bagi warga tersebut justru dimanfaatkan pedagang untuk menaruh gerobak. Taman juga dipenuhi reklame insidental sehingga terkesan kumuh dan kotor.

Karena itu, Suharto ingin mengubah wajah taman tersebut. Dia mengusulkan pembangunan taman lansia berdasar sejumlah pertimbangan. Di antaranya, jumlah lansia di Kecamatan Tandes. Ada 5.270 warga Tandes yang berusia di atas 60 tahun. Pemerintah kecamatan menilai tepat jika dibangun taman dengan fasilitas bagi manula (manusia lanjut usia).

Pertimbangan lainnya adalah taman sebagai paru-paru kota. Ada banyak pabrik di kawasan Tandes. Arus lalu lintas di kawasan itu juga dikenal padat. Taman tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurangi polusi dan memberi kesan segar.

Menurut Suharto, usul pembangunan taman di pertigaan Jalan Margomulyo itu diajukan tahun lalu. Namun, hingga kini, DKP belum merespons. Karena itu, pemerintah kecamatan akan kembali mengirim usul untuk kali kedua.

Kepala DKP Hidayat Syah menyatakan akan segera meninjau lokasi yang diusulkan Pemerintah Kecamatan Tandes tersebut. Dia menilai, usul itu sangat bagus. ''Tujuannya, warga bisa menikmati indahnya taman. Apalagi, selama ini, kami juga concern dengan pembangunan taman,'' katanya.

Namun, masih ada beberapa pertimbangan sebelum membuat taman. Salah satunya, luas lahan. Dibutuhkan minimal 400 meter persegi untuk membangun taman lansia. Jika luas lahan kurang dari ukuran itu, pembangunan taman sulit dilakukan. Sebab, taman lansia tidak seperti taman biasa. Taman lansia membutuhkan berbagai fasilitas, seperti batu terapi, jogging track, plaza, dan tempat bermain anak. (lum/c12/fid)

DPRD Persoalkan Kerja Sama RS BDH

Dinkes Nyatakan Sudah Koordinasi dengan Gresik

BENOWO - Komitmen DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembahasan raperda tentang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada (RS BDH), tampaknya, hanya sekadar janji tanpa bukti. Sebab, panitia khusus (pansus) masih terkesan mencari-cari kesalahan. Ada sejumlah fasilitas yang dirasa masih bermasalah.

Sekretaris Pansus RS BDH Edy Rusianto mengatakan, meski pemkot sudah melakukan revisi raperda, pihaknya tetap akan menagih sejumlah masalah di RS BDH yang belum terselesaikan. Ada tiga hal yang bakal dipermasalahkan pansus.

Pertama, soal hitungan biaya perawatan (unit cost) RS BDH. Dia menilai tarif yang diajukan melalui raperda tersebut terkesan copy paste dengan tarif RSUD dr Soewandhie. "Yang kami minta tidak seperti itu. Tapi, harus ada hitungan per unit pelayanannya. Agar kami juga bisa tahu berapa subsidi yang harusnya dianggarkan pemkot," ucap politikus Partai Gerindra tersebut.

Masalah kedua menyangkut kerja sama penanganan pasien tidak mampu dengan instansi terkait. Dikatakan Edy, sebelum raperda dikembalikan ke pemkot, RS BDH belum memiliki kerja sama penanganan pasien miskin. "Belum ada kerja sama dengan Jamsostek dan Dinkes Gresik," ungkapnya.

Kerja sama dengan Dinkes Gresik dianggap penting karena RS BDH saat beroperasi nanti diharapkan tidak menolak pasien miskin dari Kota Pudak tersebut. "Kenapa itu harus dipikirkan? Ya karena letak RS BDH itu ada di perbatasan Surabaya-Gresik," ujarnya.

Selain itu, dewan mempermasalahkan hal yang terkesan tidak substansial dengan urusan pelayanan kesehatan RS BDH. Yakni mengenai status tanah RS tersebut yang belum bersertifikat. "Status tanah itu kan masih belum jelas. Legalitasnya hanya SK wali kota. Kami ingin semuanya jelas di awal. Jangan sampai kasus Kebun Bibit terulang di RS BDH," tutur Edy.

Dia menambahkan, dewan tidak akan menjadikan status tanah yang belum jelas sebagai hambatan mengesahkan raperda. "Kami hanya butuh jawaban soal bagaimana upaya pemkot melegalkan status tanah, itu saja sudah cukup," tegas pria yang duduk di komisi B tersebut.

Seperti diberitakan, RS BDH seharusnya beroperasi pada 30 Januari lalu. Sebab, pembangunan fisik dan pengadaan fasilitas sudah lengkap. Belum beroperasinya RS itu akibat macetnya pembahasan raperda di DPRD.

Dewan menilai ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Maka, raperda dikembalikan ke pemkot untuk revisi. Setelah revisi selesai, dewan berjanji mempercepat pembahasan agar RS BDH bisa segera beroperasi. Sehingga, tiga masalah yang diucapkan Edy terkesan hanya mencari-cari kesalahan.

Pada bagian lain, Kepala Dinkes Surabaya Esty Martiana Rachmie mengatakan, revisi dan pengiriman kembali raperda dari pemkot ke dewan merupakan tanda bahwa RS BDH siap secara operasional. Hal-hal yang selama ini dikritik dewan terkait dengan infrastruktur dan masalah sosial dengan warga sekitar juga sudah diselesaikan.

Mengenai persoalan pasien miskin, Esty menyatakan, dinkes sudah berupaya maksimal. Begitu juga kerja sama dengan Dinkes Gresik. Menurut Esty, jauh sebelum raperda itu disusun, Dinkes Surabaya sudah berupaya menjalin kerja sama dengan Dinkes Gresik.

"Kami sudah proaktif dengan mendatangi ke sana. Tapi, mereka belum sanggup. Yang bisa kami lakukan ya menagih kesiapan mereka saja," ucapnya. (gun/c9/fid)

---

Polemik RS BDH

Masalah Baru yang Dipersoalkan Dewan

Tanah RS BDH belum bersertifikat

RS BDH belum memiliki kerja sama dengan Dinkes Gresik

Belum memiliki kerja sama dengan Jamsostek

Hitungan unit cost menyontek RSUD dr Soewandhie

Upaya Dewan Membahas Raperda

Sidak

Mengadakan hearing

Minta kunker ker rumah sakit tipe C lain. (Usul ke RS Pasar Rebo Jakarta)

Tambah Layanan di Pasar

PABEAN CANTIAN - Ada pemandangan berbeda di kompleks Pasar Pabean kemarin (23/6). Beberapa orang sedang antre di sebuah mobil hijau. Namun, itu bukan aktivitas berdagang. Mereka adalah warga dan pengunjung pasar yang hendak memperpanjang STNK. Ya, saat itu Samsat C Kedung Cowek sedang melaksanakan program Samsat Keliling.

Letak mobil Samsat Keliling di Jalan Dukuh pun tergolong strategis, di akses keluar Pasar Pabean. Pembuatan STNK pun tergolong cepat. "Padahal, sepulang dari pasar, saya berencana ke samsat. Tapi, ternyata ada layanan itu di sini. Ya, layanan ini sangat membantu," ujar Lukman Hakim, salah seorang warga.

Kaur Samsat Kedung Cowek Iptu Arif Fazlurrahman mengatakan, area layanan tersebut ditambah berdasar sejumlah pertimbangan. Selain mendekatkan diri kepada masyarakat, pengembangan wilayah dilakukan untuk menyambut HUT Ke-64 Bhayangkara. Pihaknya berusaha memberikan terobosan baru bahwa Samsat Keliling pun bisa dinikmati warga kalangan menengah ke bawah.

"Selama ini kan program itu sudah ada di mal-mal. Sekarang kami menyisir yang bawah. Sebab, mal tentu sulit mereka akses," ujarnya. Tim Samsat C Kedung Cowek melayani masyarakat di kompleks Pasar Pabean mulai kemarin (23/6) hingga Sabtu nanti (26/6). (dim/c8/hud)

Tangkap Sepuluh Penyabu

PERAK - Tim Reserse Narkoba Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjung Perak menangkap enam buruh angkut di antara sepuluh pengguna narkoba jenis sabu-sabu dalam sepekan. Sepuluh tersangka itu dibekuk di tiga TKP yang berbeda. Polisi menyita barang bukti berupa 2 gram sabu-sabu, lima bong (alat hisam), puluhan korek api gas, serta lembaran aluminium foil.

Penangkapan tersebut dapat dilakukan berkat kerja keras anak buah Kasat Narkoba KP3 Tanjung Perak AKP I Ketut Madia. Para tersangka yang rata-rata lulusan SMP dan SMA itu dibekuk dalam waktu seminggu. ''Enam tersangka sehari-hari bekerja sebagai buruh angkut di Pelabuhan Tanjung Perak. Mereka kami tangkap saat sedang asyik berpesta narkoba,'' kata Ketut kemarin (23/6).

Kapolres KP3 Tanjung Perak AKBP Widodo merespons positif tindakan yang dilakukan anak buahnya tersebut. Menurut dia, narkoba memang sangat membahayakan dan harus terus diperangi. ''Kalau sudah terjerat, susah melepaskan diri,'' katanya. (edw/c12/hud)

Mengaku Sudah Berjalan Baik

MESKI fakta di lapangan pembagian raskin di Semampir sebagai kecamatan termiskin terungkap bermasalah, Camat Pentarto menegaskan bahwa selama ini pembagian sudah berjalan baik. Kata dia, pihak kecamatan sudah menginstruksi kelurahan agar distribusi raskin harus sesuai. Baik jumlah maupun harganya. "Ini kok tiba-tiba saya dinilai harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa?" cetusnya kemarin (23/6).

Pentarto mengatakan, pihak kecamatan hingga kelurahan sama sekali tidak mengurangi jatah beras yang dikirim langsung dari bulog. Prosedur itu juga sudah sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya. Jika terjadi pembagian raskin di kalangan warga, hal itu sudah dilakukan atas kesepakatan. "Silakan saya dipersepsikan bagaimana. Biar Allah saja yang membalas," ucapnya dengan nada tinggi.

Pentarto mengakui, selama ini pihaknya sudah berbuat sangat maksimal untuk Kecamatan Semampir. Termasuk berupaya ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. "Karena saya yakin dengan suara hati," ujarnya.

Meski begitu, Pentarto berjanji segera memanggil para lurah soal proses pembagian raskin yang dilakukan RT dan RW setempat. Dia mengharap persoalan tersebut secepatnya bisa diselesaikan. "Kenapa saya yang disalahkan?" ujarnya lantas mematikan HP. (edw/c9/hud)

Tak Pernah Ada Rembukan

Pengurangan Jatah Beras untuk Gakin

SEMAMPIR - Persoalan beras keluarga miskin (raskin) di wilayah Kecamatan Semampir terus memunculkan fakta baru. Ternyata, selain terungkap harganya melebihi aturan, banyak warga yang tidak diajak berembuk tentang kesepakatan pengurangan jatah beras. Akibatnya, warga hanya bisa pasrah mendapat jatah beras yang jauh dari ketentuan. Yakni, 15 kilogram untuk setiap keluarga miskin (gakin).

Warga Sawah Pulo, misalnya. Beberapa penerima mengatakan tidak pernah dilibatkan dalam rapat RT, RW, atau kelurahan. Yang dia tahu, saat ada pembagian raskin, mereka selalu mendapatkan beras murah itu. Seperti pada pembagian raskin 7 Juni lalu, dia hanya mendapatkan 5 kilogram beras. ''Moro-moro kene oleh. Jarene kabeh wis diurus RT (tiba-tiba saya dapat. Katanya, semua sudah diurus RT),'' ujar ibu rumah yang meminta namanya tidak disebut karena khawatir dicoret dari daftar penerima kemarin.

Pengakuan senada muncul dari warga Wonokusumo. Sejumlah penerima menyatakan tidak pernah absen mendapat jatah raskin. Jumlahnya pun stabil, yaitu 4-5 kilogram. Mereka juga tidak mengetahui pasti hak yang seharusnya didapat sebagai gakin. Untuk beras 4 kilogram, mereka harus membayar Rp 8 ribu.

Kondisi di Kelurahan Ujung berbeda lagi. Beberapa gakin di Jalan Hang Tuah menyatakan, mereka medapatkan jatah lebih banyak daripada warga Wonokusumo. Masing-masing mendapatkan jatah 8 kilogram dengan harga Rp 2.000 per kilogram. Dia mengatakan, warga kawasan Hang Tuah mendapatkan 57 sak untuk satu RW yang terdiri atas 10 RT. ''Semuanya dibagi rata untuk semua warga. Saya tidak tahu kenapa,'' ujar salah seorang warga Wonokusumo.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bappemas dan KB) Pemkot Ikhsan mengatakan, RT hingga kecamatan tidak bisa serta-merta mengubah ketentuan. Sebab, mereka yang berhak mendapatkan jatah raskin sudah terdata. Jika ada perubahan, seharusnya ada persetujuan dari pemilik sebenarnya secara tertulis. ''Jika tidak ada kesepakatan, berarti ada potensi kecurangan,'' ujarnya.

Ikhsan menambahkan, dalam pedoman umum pembagian raskin, ada beberapa poin perubahan data penerima. Yakni, penerima manfaat telah meninggal dunia, pindah rumah, atau sudah tidak lagi miskin. Di luar itu, dia menegaskan tidak boleh ada perubahan data. ''Pengecualian hanya muncul ketika sang penerima yang terdaftar setuju untuk dikurangi jatahnya,'' tuturnya.

Karena itu, pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan terkait dengan kasus raskin di Semampir tersebut. Petugas akan mencocokkan data nama penerima yang dimiliki dengan fakta di lapangan. Jika benar ada penyimpangan, pihaknya akan menelusuri. Salah satunya, ada tidaknya persetujuan pemilik beras. ''Saya memang sudah diberi tahu ada kebijakan lokal yang membagikan beras kepada orang lain. Tetapi, itu harus ada bukti tertulis,'' tegasnya.

Jika ada warga yang tidak setuju, lanjut Ikhsan, RT atau kelurahan haru memberikan jatah gakin secara utuh. Begitu juga perubahan harga dari Rp 1.600 ke Rp 2.000 per kilogram. Dia menegaskan, hal itu tidak bisa dilakukan tanpa ada pemberitahuan dan transparansi kepada warga. (dim/puj/c6/hud)

Bulog dan Kejari Turun Tangan

KASUS pembagian raskin di wilayah Kecamatan Semampir langsung direspons bulog. Kemarin (23/6) Kadivre Bulog Surabaya Utara Iskak langsung menyisir lima kelurahan di kecamatan termiskin itu. Yakni, Ampel, Sidotopo, Pegirian, Wonokusumo, dan Ujung. Penelusuran tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa indikasi kecurangan tidak melibatkan petugas bulog.

Dalam sidak itu, Iskan menyatakan bahwa timnya sudah bekerja dengan benar. Yakni, menyerahkan 201.006 kilogram raskin untuk 15.462 kepala keluarga (KK). Kalau ada pengurangan, kelurahan dan perwakilan RT/RW mengaku telah mengurangi jatah beras untuk penerima. ''Tadi kami mewawancarai mereka,'' ujarnya.

Tapi, bulog tidak bisa berbuat banyak. Sebab, tanggung jawab bulog hanya sampai pada titik distribusi. Mekanisme pembagian dan pengawasan menjadi kewenangan tim pemkot. ''Kami hanya mengirim beras sesuai data yang diberikan kepada bulog, tidak ditambah atau dikurangi,'' tegasnya.

Iskan menyatakan prihatin dengan praktik tersebut. Padahal, bulog sudah menyosialisasikan raskin tiga kali. Sosialisasi itu mencakup kualitas dan kuantitas raskin. Beras yang dibagi adalah beras kualitas medium. Jadi, kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan kualitas premium. ''Beras yang kami bagi itu sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2009,'' jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak M. Dofir menuturkan akan mengkaji pembagian raskin di wilayah Kecamatan Semampir. ''Kalau memang ada kesalahan prosedur, itu bisa menjadi bahan kajian kami," ungkapnya.

Bila ada indikasi melawan hukum, kejari tak segan-segan turun tangan. Dofir mewanti-wanti, jangan ada kesalahan dalam pembagian raskin. Mantan Kasipidum Kejari Surabaya tersebut mengungkapkan, kejari membuka tangan lebar-lebar bila ada masyarakat yang ingin melaporkan secara resmi dugaan penyelewengan pembagian raskin. ''Silakan saja. Kami menunggu,'' ujarnya. (dim/git/c12/hud)

Jambangan Tertibkan PKL di Barat MAS

JAMBANGAN - Menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) di kawasan barat Masjid Al Akbar Surabaya (MAS) membuat gerah Camat Jambangan Nono Indriatno. Sudah dua kali kecamatan melayangkan surat peringatan, namun para PKL itu masih tetap berjualan.

Ketua Peguyuban Pedagang Kaki Lima Harian (PKLH) MAS Suwaridi mengatakan, sebenarnya mereka tidak mengganggu pengendara. Mereka baru mulai membuka tenda-tenda biru sekitar pukul 15.00. Setelah selesai berjualan, mereka membersihkan kawasan tersebut pukul 21.00. "Tapi, kalau kecamatan punya pertimbangan lain, kami tidak tahu," papar dia.

Suwaridi menceritakan, peguyubannya merupakan binaan MAS. Karena itu, nama mereka PKLH MAS. Tiap bulan, semua menyetor infak hingga Rp 3 juta ke MAS. Infak tersebut merupakan kompensasi para PKL karena menempati lahan MAS di sisi utara.

Sekitar dua bulan lalu, paving pelataran sisi utara MAS diperpanjang. Akibat proyek tersebut, PKLH MAS harus angkat kaki. Akhirnya, mereka menempati jalan raya sisi barat MAS hingga kemarin. "Tanpa disurati pun, kami akan kembali (ke sisi utara MAS)," tambah Suwaridi.

Suwaridi menegaskan, kalau memang kecamatan menginginkan jalan sisi barat MAS bersih dari PKL, mereka harus konsekuen. Pria 53 tahun itu khawatir, sikap tegas kecamatan hanya terhadap PKL yang bertenda biru. Padahal, banyak PKL liar yang berjualan di antara PKLH MAS. "Yang liar itu juga harus dibersihkan biar adil," katanya.

Camat Nono mengatakan siap berembuk jika PKL menginginkan itu. ''Kami berupaya ada solusi baik untuk keindahan tata kota," katanya. Tetapi, Nono mengatakan tetap tegas terhadap PKL di sisi barat MAS. Seminggu setelah turun surat ketiga pada akhir pekan ini, kecamatan bakal bertindak tegas membersihkan area itu dari PKL. "Kami kembalikan lagi titik tersebut ke peruntukan semula sebagai jalan raya," ujarnya. (wan/c6/roz)

SMAN Surabaya Kerja Sama dengan Padang

GAYUNGAN - SMA-SMA negeri di Padang terus bangkit untuk lebih maju pascabencana gempa pada 2009. Dua SMA negeri di kota tersebut menjalin kerja sama dengan dua sekolah di Surabaya yang sama-sama berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Salah satu bentuknya adalah pertukaran guru.

SMAN 1 Padang menandatangani kerja sama dengan SMAN 15 Surabaya. SMAN 10 Padang bekerja sama dengan SMAN 5 Surabaya. Kerja sama itu ditandatangani pada Selasa lalu (22/6).

Ada beberapa kesepakatan dalam penandatanganan kerja sama tersebut. Di antaranya, pertukaran informasi perkembangan kurikulum, pertukaran guru dan siswa, serta pengembangan SDM, seni, dan budaya. "Bidang-bidang kerja sama itu tentu harus saling menguntungkan," kata Kepala SMAN 15 Surabaya Kasnoko kemarin (23/6).

Dalam perjanjian itu, dua pihak sepakat berkomunikasi secara intensif. Agenda pertama ialah pertukaran guru yang dimulai pada 29 Juli mendatang. Dalam penandatanganan kerja sama, hadir Kepala SMAN 1 Padang Jufril Siry, Kepala SMAN 10 Padang Safarni Budaya Putra, serta Kepala Dipendik Kota Padang Bambang Sutrisno.

"Dukungan rehabilitasi pendidikan di Padang tidak melulu berbentuk materi. Bantuan seperti ini (antar-RSBI) juga membuahkan hasil yang bagus," ujar Jufril. (wan/c8/roz)

Hendak BAB, Tewas di Pinggir Sungai

KARANGPILANG - Sunari, warga Perumahan Gunungsari Indah, terkejut bukan kepalang pagi kemarin (23/6). Di pinggir sungai sekitar Blok AB perumahan tersebut, seorang pria ditemukan tewas. Mulutnya berbusa. Namun, tidak ada bekas luka apa pun di sekujur tubuhnya.

Warga sekitar pun gempar begitu tahu ada sesosok mayat di dekat perkampungan. Mayat tersebut kemudian dikenali sebagai Yayak Mulyadi, warga Delta Sari Indah AA 20, Sidoarjo. Pria 59 tahun itu tercatat sebagai karyawan PT Artha Ganda Indo Pratama.

Begitu mendapat laporan warga, Polsek Karangpilang pun turun dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Ditemukan pula sebuah mobil Panther bernopol L 1363 FT di depan TK Al Falah Blok Y Perumahan Gunungsari Indah. Polisi juga mendapati dompet berisi sejumlah uang dan identitas Yayak.

"Dari keterangan warga, mobil Panther itu ada di tempat tersebut sejak pukul 20.00 WIB. Tapi, tidak ada yang curiga," kata Kapolsek Karangpilang AKP Ismail.

Polisi belum memastikan penyebab kematian korban. Mayat Yayak lalu dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim. Menurut dokter RS Bhayangkara, ada kemungkinan korban meninggal karena penyakit jantung. Denyut jantungnya dipengaruhi tingginya asam lambung. Mungkin dia sedang panik atau buru-buru hendak buang air besar (BAB) ke sungai.

"Korban meninggal sebelum sempat BAB. Sebab, korban juga diperkirakan panik setelah tahu tempatnya memarkir mobil dengan tempat BAB terlalu jauh," ujar Ismail. (fim/c2/roz)

Bongkar Puluhan Reklame Melanggar

TEGALSARI - Pemkot Surabaya semakin gencar menertibkan reklame yang melanggar. Selasa malam lalu (22/6), 30 personel Satpol PP Surabaya bergerak ke berbagai titik. Total, ada 203 meter persegi luas reklame yang ditertibkan di Jalan Dinoyo, Jalan Blimbing, dan Jalan Nginden Semolo.

Namun, penertiban itu tak berjalan mulus. Di Jalan Dinoyo, satpol PP dilawan seorang pria yang rumahnya ditempati reklame milik Warna Warni bertulisan Sound Fusions. "Jelas-jelas izin reklamenya sudah mati kok dibilang sudah diperpanjang," ujar Kabid Pengembangan Kapasitas Satpol PP Surabaya Hanura Kelana Iriano.

Pria itu ngotot. Namun, ketika petugas meminta bukti surat izin, pria tersebut tidak bisa menunjukkannya. "Sudah jelas buktinya kalau melanggar," tegas Hanura.

Pembongkaran reklame berukuran 4 x 6 meter persegi tersebut, lanjut dia, sudah disertai surat perintah bongkar bernomor 800/3053/436.6.2/2010 tertanggal 10 Juni 2010. Hanura memastikan, reklame billboard tiang dengan penerangan itu melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang Reklame.

Satpol PP Surabaya juga menurunkan 17 reklame Esia yang berukuran 1 x 3 meter. Reklame tidak berizin itu dipasang di beberapa warung yang berjajar di Jalan Dinoyo. "Untuk yang kecil-kecil, itu merupakan langkah deteksi dini," terang Hanura.

Setelah bersih-bersih di Jalan Dinoyo beres, sekitar pukul 23.45 satpol PP meluncur ke sentra PKL Embong Blimbing. Di titik itu, petugas menertibkan 40 kanopi bertulisan Coca-Cola. Menurut Hanura, pajak puluhan kanopi yang dipasang di bagian teras PKL tersebut belum dibayar. (wan/c8/roz)

Perlu Perda Tarikan Biaya

GENTENG - Minat besar masyarakat terhadap rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) mengundang perhatian Komisi D (kesejahteraan rakyat) DPRD Surabaya. Ketua Komisi D Baktiono meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya segera menyusun peraturan daerah (perda) tentang tarikan finansial terhadap siswa RSBI.

"Perlu ada payung hukum agar tidak terjadi tarikan seenaknya oleh sekolah," kata Baktiono. Tarikan tersebut, misalnya, menyangkut nilai uang bulanan atau sumbangan lain. Dengan perda, pengeluaran sekolah bisa diatur secara transparan. Anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) bisa jadi acuan untuk menentukan biaya siswa RSBI.

"Meskipun sudah berlabel RSBI, sekolah itu kan tetap dapat dukungan dana dari pemerintah. Itu bukti bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara," papar politikus asal PDIP tersebut.

Baktiono menambahkan, melalui perda, acuan SPP pada RSBI bisa diseragamkan. Format tersebut mirip dengan penetapan SPP di SMA negeri. Pemkot Surabaya memperbolehkan SMA negeri menarik SPP Rp 150 ribu. "Di RSBI pun, semestinya bisa diseragamkan," paparnya.

Karti Suharto, pakar pendidikan Universitas Negeri Surabaya, mengatakan tidak mempersoalkan RSBI menarik SPP seenaknya, yang cenderung lebih tinggi. Sebab, RSBI mengacu pada kurikulum internasional. Tentu RSBI butuh tambahan biaya. "Idealnya, SPP ditetapkan berdasar kebutuhan," ungkap dia. (wan/c11/roz)

Wagub Kunker ke Mesir, Pemprov Vacuum of Power

SURABAYA - Pemprov Jatim mengalami kekosongan penguasa pemerintahan (vacuum of power) mulai 28 Juni hingga 2 Juli mendatang. Saat Gubernur Jatim Soekarwo masih menjalani kunjungan kerja (kunker) ke Jepang, Prancis, dan Belgia pada 20-30 Juni, Wagub Saifullah Yusuf melakukan hal yang sama.

Saifullah melakukan kunker ke Jordania dan Mesir mulai 27 Juni-9 Juli mendatang. Kendati mereka kompak beralasan bahwa dinas luar negeri tersebut merupakan kunjungan balasan, tidak sepatutnya hal itu terjadi. Walau sudah direncanakan lama, pemerintah pusat, tampaknya, kecolongan memberikan lampu hijau.

Dua pimpinan di Jatim tersebut tentu tidak bisa bertolak lintas benua jika tidak mengantongi izin Kemendagri. Perizinan itu diatur dalam Permendagri Nomor 20Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Depdagri, Pemda, serta Pimpinan dan Anggota DPRD. Tanda-tanda mereka mulai retak? "Kondisi ini terjadi kebetulan bersamaan, tanpa disengaja," ungkap Saifullah setelah membuka Job Market Fair di Balai Pemuda, Surabaya, kemarin (23/6).

Menurut dia, banyak agenda dinas yang bakal dituntaskan dalam kunjungan resmi ke luar negeri kali ini. Mantan menteri percepatan daerah tertinggal itu menepis anggapan bahwa kunker hampir dua minggu tersebut menghambur-hamburkan uang rakyat.

Saifullah memaparkan, tujuan ke Jordania ialah menindaklanjuti pertemuan pengusaha Timur Tengah setelah berkunjung ke Surabaya sekitar tiga bulan lalu. Untuk meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sana, pemerintah Jordania akan membantu revitalisasi dan peralatan balai latihan kerja (BLK) di Jatim.

Sedangkan agenda di Mesir membicarakan kelanjutan pembangunan asrama mahasiswa dari Jatim. Meski tidak menyebut data berapa banyak mahasiswa asal Jatim yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, negara itu sudah masuk Benua Afrika, tempat perhelatan Piala Dunia 2010 yang tengah berlangsung.

Dalam kunjungan ke Jordania dan Mesir itu, mantan Sekjen PKB tersebut didampingi sang istri, Ummu Fatma. Empat putra mereka diagendakan turut ikut karena sekarang sedang libur sekolah. "Setelah mengunjungi Jordania dan Mesir, kami sekalian umrah ke tanah suci Makkah," lanjut Saifullah.

Meski pemerintahan Jatim lowong sesaat, ketua umum GP Ansor itu menjamin tidak akan ada pengaruh. Selama ditinggal gubernur dan Wagub, pemprov dipegang sementara waktu oleh Sekdaprov Rasiyo. "Sistem administrasi pemerintahan sudah berjalan. Semua keputusan tetap dari Pakde (sapaan Soekarwo, Red)," tutur Saifullah.

Selama ditinggal ke Jepang hampir empat hari ini, dia menungkapkan terus berkomunikasi dengan Soekarwo melalui telepon. Mengenai pembiayaan, secara diplomatis dikatakan, biaya dibagi dua: sebagian ditanggung negara dan sebagian pribadi. "Yang dinas ditanggung negara, sedangkan ibadah umrah pakai biaya sendiri," imbuhnya.

Sejumlah rombongan yang akan menyertai, di antaranya, Rektor IAIN Nur Syam, Kepala Biro Keuangan Setdaprov Nurwiyatno, dan sejumlah tokoh masyarakat. Antara lain mantan Juru Bicara Gus Dur Yahya Cholil Staquf dan pengasuh Ponpes Cangaan Bangil Kiai Fahrur Rozi. (sep/c9/aww)

220 Siswa dari Luar Kota Lolos

Berebut Kuota Bangku SMA RSBI Surabaya

GENTENG - Persaingan siswa luar kota demi memperebutkan bangku SMA rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) di Surabaya mencapai puncaknya besok (25/6). Setelah pendaftaran ditutup kemarin (23/6), mereka akan menjalani tes masuk. Ada 220 siswa yang akan berebut 38 kursi di tiga RSBI.

Sebanyak 248 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi sehingga tidak berhak mengikuti tes masuk. Tiga SMA RSBI itu adalah SMAN 2 Surabaya, SMAN 5 Surabaya, dan SMAN 15 Surabaya. Tiap sekolah memiliki peminat dan pagu masing-masing. Mereka akan mengikuti ujian bahasa Inggris, matematika, dan IPA.

Di antara siswa luar kota yang mendaftar, ada Aditya Kurniawan Wijaya. Alumni SMPN 1 Cluring, Banyuwangi, tersebut menyatakan bertekad belajar di Surabaya. Dia mendengar berita dari beberapa temannya bahwa kualitas sekolah di Surabaya sangat bagus. "Saya ingin membuktikan," ungkapnya.

Aditya mengungkapkan tidak terlalu memikirkan peluang lolos. Dengan modal nilai surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) 38,00, dia memilih SMAN 5 dan SMAN 2. "Mudah-mudahan bisa lolos," ujarnya.

Anita, pendaftar lain di SMAN 5, menyatakan hanya mencoba-coba. Sebab, nilai SKHUN-nya tidak terlalu bagus. Meski tidak terlalu yakin bisa lolos, dia memilih SMAN 5 sebagai pilihan pertama. "SMAN 5 juga jadi pilihan siswa lain. Mungkin, agak berat," kata siswi asal Sidoarjo tersebut.

Ketua Panitia PSB Dispendik Surabaya Rudi Winarko menjelaskan, pendaftar luar kota tidak perlu terlalu memikirkan peluang lolos ke RSBI Surabaya. "Yang penting, ikuti ujian dengan baik," tuturnya. Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dispendik Surabaya tersebut mengimbau seluruh pendaftar agar jangan lupa mencetak nomor dan keterangan lokasi ujian. "Malam ini (tadi malam, Red) sudah bisa dicetak," katanya. Jika belum bisa, pencetakan bisa dilakukan hari ini. (wan/c12/roz)

Penculik Dijerat Pasal Berlapis

SURABAYA - Pasangan suami-istri Supriyadi dan Suprihatini masih bertahan dengan argumentasi awal. Mereka tetap mengaku membawa kabur Kesya Junaidi, bayi 1,5 bulan, ke Lampung karena ingin memilikinya. Tapi, polisi tetap tidak percaya. Bahkan, polisi berencana menjerat pasutri tersebut dengan pasal berlapis.

Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan banyak fakta baru. Misalnya, penipuan dan pencurian. Penipuan berkaitan dengan uang yang digunakan Supriyadi dan Titin -sapaan akrab Suprihatini- kabur ke Lampung. Menurut pengakuan mereka, uang tersebut pinjaman dari Sutiwi, ibu bayi yang diculik.

Mereka meminjam uang Rp 300 ribu. Saat meminjam, Supriyadi dan Titin mengatakan untuk membayar kontrakan. "Kenyataannya, uang tersebut digunakan untuk melarikan diri. Itu jelas pelanggaran tersendiri," kata Kapolres Surabaya Selatan AKBP Bahagia Dachi kepada Jawa Pos kemarin.

Supriyadi dan Titin pun bisa dijerat dengan pasal 372. Ancaman hukumannya maksimal empat tahun penjara. Mereka juga bisa dijerat dengan pasal 362 menyangkut pencurian. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Pemeriksaan tentang kasus pencurian dikembangkan setelah ditemukannya handphone (HP) yang dibawa pelaku. Polisi menemukan fakta bahwa HP tersebut milik korban. "Kami bisa melacak keberadaan mereka kan dari sinyal HP tersebut. HP itu ternyata milik korban. Itu berarti pencurian," ujar Dachi.

Menyangkut penculikannya, polisi tetap tidak yakin terhadap pengakuan tersangka. Kemungkinan Supriyadi dan Titin berniat menjual masih sangat besar. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan latar belakang ekonomi mereka. Selama ini mereka bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan yang sangat pas-pasan.

Yang membuat polisi tetap curiga tentu saja adalah tempat ditemukannya mereka. Seperti diberitakan, mereka ditemukan di Pulo Gadung, Penawar Tua, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Timur. Di daerah tersebut, polisi menemukan fakta bahwa banyak warganya yang mengadopsi anak.

Karena itu, polisi tidak yakin dengan argumentasi Supriyadi dan Titin. "Kasih, ibu kandung itu berbeda dengan orang lain. Mengaku sayang bukan jaminan bahwa mereka tidak akan menjual bayi tersebut," papar Dachi.

Polisi kini terus mendalami kasus tersebut. Kalaupun tersangka tetap pada pendiriannya, hukuman tetap saja harus mereka terima. Sebab, bagaimanapun, mereka telah melarikan bayi tanpa memberi tahu orang tuanya. "Itu salah. Sebab, itu sama dengan penculikan. Kalau mereka ingin mengasuh, kenapa tidak dilakukan di kontrakannya saja. Toh, mereka bertetangga," urai Dachi.

Terpisah, Kesya masih diawasi tim dokter di Rumah Sakit Bhayangkara. Kondisi bayi mungil tersebut masih terus dipantau. Sebab, ketika ditemukan, dia pilek dan diare. Kondisinya pun tidak stabil. Apalagi dia baru saja melakoni perjalanan jauh.

Mulai kemarin, Kesya dipindah ke ruang anak. Menurut keterangan Dachi, suhu tubuh bayi tersebut sempat naik hingga 38 derajat Celsius. Sayang, Jawa Pos tidak mendapat keterangan dari rumah sakit. Pihak rumah sakit terkesan tertutup dan mempersulit.

Ketika dikonfirmasi, AKBP dr Heri Wijatmoko SpF dari bidang kesehatan dan kesehatan Polda Jatim hanya mengiyakan keberadaan Kesya. "Saya tidak merawat. Yang merawat dokter anak," sebutnya.

Jawa Pos pun seperti dipimpong. Sebab, ketika bertemu dengan perawat yang bertugas, mereka meminta surat keterangan tertulis dari Heri. "Tanpa surat dari dokter Heri, wartawan tidak diizinkan meminta keterangan," kata perawat di ruang anak dengan nada ketus. (fim/c1/aww)

Kondisi Bayi Kembar Siam Stabil, Liver Dempet

[ Kamis, 24 Juni 2010 ]

SURABAYA - Tim dokter Pusat Pelayanan Kembar Siam Terpadu (PPKST) RSUD dr Soetomo secara intensif terus merawat dan memeriksa Rafa dan Rafi, bayi kembar siam rujukan RS Ibnu Sina Gresik. Kemarin (23/6), tim dokter yang diketuai dr Agus Harianto SpA (K) telah menyelesaikan pemeriksaan ultrasonografi (USG) keseluruhan dan foto baby gram terhadap kedua bayi tersebut.

''Alhamdulillah, keadaan mereka saat ini semakin stabil. Itu berarti mereka berhasil melalui fase adaptasi,'' ungkap dr Agus Harianto sambil melihat kedua bayi laki-laki itu.

Hasil pemeriksaan, putra kedua dan ketiga pasangan Afifah dan Dian Pitoyo itu memiliki sepasang organ tubuh yang lengkap. Masing-masing memiliki organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan liver. Tak hanya itu, keduanya juga memiliki saluran urine atau uretra sendiri-sendiri.

Hanya, kata Agus, liver kembar siam ke-45 yang ditangani RS milik Pemprov Jatim tersebut dempet. Hal itu yang membuat tim dokter tidak gegabah dalam memberikan penanganan dan perawatan. ''Walau kondisi mereka sangat baik, operasi pemisahan harus segera dilakukan agar lebih baik,'' ungkapnya.

Meski demikian, tim dokter berencana melakukan satu pemeriksaan terakhir berupa ekokardiografi. Yaitu, pemeriksaan terhadap organ jantung. Hal itu bertujuan mendeteksi lebih dalam terhadap kemungkinan adanya kelainan pada jantung maupun anatominya. ''Apa serambi dan bilik jantungnya ada yang rusak atau tidak, bisa dilihat dari pemeriksaan tersebut,'' ungkap dr Agus.

Setelah mengetahui hasil pemeriksaan ekokardiografi, rencananya minggu depan tim dokter PPKST RSUD dr Soetomo mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut penanganan kembar siam itu. Salah satu hal yang juga dibahas adalah kapan Rafa dan Rafi dioperasi. ''Kami masih harus menunggu hasil ekokardiografi dulu,'' katanya.

Sementara itu, sejak Senin lalu (21/6) kedua bayi kembar siam tersebut diizinkan disusui oleh Afifah, ibunya. Seperti yang terlihat di ruang mawar neonatal intensive care unit (NICU) lantai 2 IRD kemarin. Afifah terlihat sangat bahagia bisa berkumpul dengan kedua putranya.

Sambil menyusui kedua bayinya, Afifah menceritakan, anaknya itu diberi nama Rafa dan Rafi. Nama tersebut diberikan atas usul putri pertamanya, Defina Mahirayelfa, yang kini masih berusia 7 tahun. ''Tadi malam (kemarin, Red) dia bilang ke saya, agar adik kembarnya diberi nama Rafa dan Rafi,'' katanya lantas tersenyum.

Seperti diberitakan, Jumat lalu (18/6) RSUD dr Soetomo kedatangan bayi kembar siam asal Lamongan. Kembar siam ke-45 yang ditangani RS itu adalah putra kedua dan ketiga pasangan Afifah dan Dian Pitoyo. Si kembar memiliki berat 5.300 gram. Panjang badan masing-masing adalah 48 dan 49 sentimeter. (dan/c2/aww)

PT SIP Berjanji Jadikan Kebun Bibit Lebih Baik

[ Kamis, 24 Juni 2010 ]

PT SIP Siap Ambil Alih Kebun Bibit

SURABAYA - PT Surya Inti Permata (SIP), pemohon eksekusi pengelolaan Kebun Bibit Bratang, mulai menebar janji-janji manis. PT SIP berjanji menjadikan Kebun Bibit jauh lebih baik daripada kondisi sekarang jika pemkot legawa menyerahkan hak pengelolaan kepada mereka.

"Tolong beri kami kesempatan. Kami dan pemkot sama-sama mencintai lingkungan. Kami akan menjadikan kebun lebih baik daripada sekarang," tegas Direktur Utama PT SIP Henry J. Gunawan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya kemarin (23/6).

PN memang secara khusus mengundang PT SIP untuk menjelaskan rencana pengelolaan kebun pascaeksekusi kepada publik. Henry menerangkan, dirinya bertekad akan lebih menghijaukan Kebun Bibit. Dia juga akan menggandeng badan konservasi sumber daya alam (BKSDA) untuk menghijaukan kebun tersebut.

Sebagai langkah pertama, terang dia, pihaknya akan meminta pakar-pakar lingkungan mengaudit kebun itu. Dengan demikian, bisa diketahui wilayah mana yang perlu ditambahi pepohonan sehingga pasokan oksigen ke kebun tercukupi.

Henry juga berjanji menambah fauna di kebun tersebut. "Selama ini fauna memang milik kehutanan. Ke depan juga tetap akan menjadi milik kehutanan dan mungkin bertambah," katanya. Henry menjanjikan, di bawah kendalinya, pengelolaan kebun jauh lebih baik.

Pria yang juga menjabat ketua Real Estate Indonesia (REI) Jatim itu mengungkapkan, setelah eksekusi pada 29 Juni nanti, pihaknya akan menjelaskan lebih detail persoalan pengelolaan kebun tersebut. "Yang penting sekarang berpindah manajemen dulu. Berikan kesempatan kepada kami," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah dana untuk mengelola kebun itu. Namun, Henry tak mau menyebutkan berapa anggaran yang dialokasikan nanti. "Itu semua sudah ada di bagian perencanaan," ucapnya.

Kuasa hukum PT SIP Lilik Jaliyah juga ikut mengumbar janji. Menurut dia, setelah pengelolaan Kebun Bibit diambil alih PT SIP, publik masih bisa mengakses kebun tersebut. "Masih, masih bisa ke sana (Kebun Bibit, Red)," tandasnya.

Dalam pertemuan itu, Panitera PN Surabaya M. Ramli mengungkapkan bahwa pihaknya tak akan lari dari amar putusan PN yang memenangkan PT SIP. Putusan tersebut jelas-jelas menerangkan bahwa pengelolaan kebun tak boleh beralih fungsi sebagai jalur hijau atau paru-paru kota. "Kami konsisten," kata Ramli kemarin.

Bila pelaksanaannya melenceng dari amar putusan, pemkot bisa mengambil sikap terhadap PT SIP. "Saat ini pemiliknya tetap pemkot. Hanya pengelolaannya yang berpindah," terangnya.

Soal pengelolaan kebun tersebut, kata dia, tak akan ada pengosongan-pengosongan sebagaimana eksekusi umumnya. Yang pasti, eksekusi itu hanya ambil alih pengelolaan selama 20 tahun ke depan. Mengenai nasib pegawai harian lepas yang bekerja di kebun tersebut, Ramli mengungkapkan, hal itu sangat bergantung kepada PT SIP. "Kalau mereka berstatus PNS, tentu tak ada masalah. Tapi, kalau mereka harian lepas, sangat bergantung kepada pemohon," jelasnya.

Namun, PN akan mengambil sikap untuk menjelaskan kepada mereka soal rencana pengambilalihan tersebut. "Saya akan katakan kepada mereka bahwa manajemen kebun akan berganti. Semoga mereka memahami hal ini," ucapnya. Ramli mengharap eksekusi tak berlangsung ricuh. "Saya harap tak ada chaos. Sebab, kita sama-sama mencintai lingkungan," tuturnya.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Suharto Wardoyo mengatakan, hingga kini pemkot belum menerima surat pemberitahuan eksekusi dari PN Surabaya. "Suratnya hanya dikirim ke lurah Barata Jaya dan camat Gubeng. Tidak ada tembusan kepada wali kota," ungkap dia.

Pejabat yang akrab dipanggil Anang tersebut menjelaskan, pemkot akan melanggar perda jika mengizinkan PT SIP mengelola Kebun Bibit. Sebab, pemberian hak pengelolaan itu satu paket dengan pemberian izin pemakaian tanah (IPT) yang merupakan dasar perjanjian pada 17 Februari 1998. "Itu masalahnya. Pertama, kami akan melanggar hukum jika izin itu kami berikan. Kedua, kami khawatir peruntukan berubah," papar alumnus Fakultas Hukum Unair tersebut.

Anang mengatakan, dalam perjanjian 1998 itu juga sama sekali tidak pernah disebutkan lama pengelolaan. Tidak seperti yang diklaim PT SIP bahwa pengelolaan berlangsung 20 tahun. "Itu hanya keinginan PT SIP," cetus Anang. (git/kit/c9/oni)

---

Janji PT Surya Inti Permata

- Tetap menjadikan Kebun Bibit sebagai ruang terbuka hijau.

- Menjanjikan pengelolaan lebih baik dari kondisi sekarang.

- Setelah Kebun Bibit dikuasai, PT SIP akan melakukan audit lingkungan.

- Akan menambah koleksi flora, dan menggandeng Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

- Warga masih bisa mengakses Kebun Bibit.

Denyut Kehidupan di London Terhenti Sejenak

BUKTI fanatisme publik Inggris terhadap sepak bola benar-benar terlihat menjelang laga krusial Steven Gerrard dkk melawan Slovenia tadi malam WIB. Denyut kehidupan di beberapa kota besar di negeri Ratu Elizabeth tersebut terhenti sejenak demi menyaksikan pertandingan Three Lions -julukan timnas Inggris- dalam Piala Dunia 2010.

''Banyak teman kantor suamiku yang izin sakit dan katanya akan tidak masuk kerja beberapa hari,'' kata seorang teman kepada Jawa Pos kemarin. ''Persiapan nonton England-nya sangat mantap,'' lanjut teman yang suaminya bekerja di perusahaan satelit di London Utara itu.

Izin sakit menjadi alasan paling populer bagi para pendukung Three Lions untuk bisa menyaksikan laga Gerrard dkk melawan Slovenia. Sebab, kickoff pertandingan hidup mati Inggris dalam Piala Dunia tersebut berlangsung pukul 15.00 waktu setempat. Jam kerja di Inggris umumnya baru berakhir paling awal pukul 16.00.

Sementara itu, televisi Inggris selalu memulai siaran langsung setidaknya sejam sebelum pertandingan dimulai. Apalagi, pada pertandingan penting tim nasional, acara akan dimulai jauh sebelum kickoff dengan wawancara para pemain, manajer tim, serta para komentator pertandingan yang rata-rata mantan pemain nasional Inggris.

Untuk menyaksikan siaran live pertandingan terakhir di grup C secara lengkap, pendukung Inggris setidaknya sudah berada di depan pesawat televisi pukul 14.00. Surat kabar Evening Standard melaporkan, di London diperkirakan terjadi kenaikan karyawan yang membolos hingga 50 persen daripada hari biasa.

Beberapa perusahaan di Inggris mengantisipasi bolos masal pegawainya itu dengan menyediakan televisi layar lebar di kantor. Mereka juga memberikan waktu break kepada pegawainya saat tim asuhan Fabio Capello tersebut bertanding. ''Ini adalah win-win solution antara karyawan dan manajemen,'' kata Brendan Barber, Sekjen TUC (Asosiasi Serikat Pekerja Inggris), kepada Guardian.

Sekolah-sekolah di Inggris juga mencoba mengakomodasi keinginan murid-murid serta pengajar untuk tidak melewatkan pertandingan yang menentukan kelanjutan Inggris dalam Piala Dunia kali ini. Ratusan sekolah membubarkan jam pelajaran 1,5 jam lebih awal daripada hari biasa yang berakhir pukul 15.30. Sekolah lain menyediakan televisi di hall sekolah dan mempersilakan murid, guru, serta karyawan menonton bersama di sekolah.

Berdasar survei dari perusahaan energi nPower, hampir dua per tiga di antara seluruh kantor di Inggris akan memberikan izin kepada pekerjanya untuk menonton pertandingan ketiga Gerrard dkk tersebut. Juga, hampir 40 persen perusahaan di Inggris dilaporkan menyediakan televisi di kantor untuk menyaksikan siaran langsung yang disiarkan di BBC One.

Pada jam-jam menjelang pertandingan hingga beberapa saat setelah itu, nPower juga mengimbau agar mematikan alat elektronik yang tidak terlalu penting seperti komputer dan mesin fotokopi untuk mengurangi beban lonjakan listrik. Sebab, sebagian besar televisi di Inggris akan menyala pada saat tersebut.

Beberapa orang tua murid menyatakan terkejut atas keputusan sekolah yang memulangkan muridnya lebih cepat karena Piala Dunia. Steven Pam, kepala sekolah yang juga memulangkan muridnya lebih awal, kepada Guardian menyatakan, pada 1966, sekolahnya juga memulangkan muridnya lebih awal untuk menonton final Piala Dunia yang berakhir dengan Inggris menjadi juara.

Kerugian di Inggris karena berkurangnya jam kerja selama Piala Dunia di Afsel itu diperkirakan mencapai GBP 1 miliar. Jika Inggris lolos ke putaran selanjutnya, diperkirakan kerugian karena waktu terbuang tersebut semakin besar.

Namun, dikatakan pula, akan terjadi peningkatan produktivitas pada jam kerja di luar pertandingan dengan adanya ''feel good factor'' jika Inggris menang. Impas kalau begitu. Atau, kalau meniru bahasa sepak bola: draw atau seri. (*/c5/iro)

SBY Resmi Berhentikan Jimly

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberhentikan Jimly Asshiddiqie sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pemberhentian yang dituangkan melalui keppres tersebut bersifat permanen.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan hal tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (23/6). Keppres pemberhentian itu juga telah dikirimkan kepada Jimly. ''Mudah-mudahan sudah diterima,'' kata Sudi.

Seperti diberitakan, Jimly mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan pemberhentian permanen, jika tidak terpilih sebagai pimpinan KPK, Jimly tetap kehilangan jabatan di Wantimpres.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemberhentian itu didasarkan permintaan pengunduran diri Jimly yang disampaikan secara tertulis. "Presiden telah menyetujui dan menerima, sebagaimana permohonan pengunduran diri Prof Jimly sebagai anggota Wantimpres," kata Julian.

Di bagian lain, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. mengapresiasi itu. Menurut dia, mundurnya ketua MK periode pertama itu menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Sebab, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa dia harus mundur untuk menjadi calon pimpinan KPK.

''Undang-undang mana yang mengatur seseorang harus mundur terlebih dahulu kalau mendaftar calon pimpinan KPK? Tidak ada itu. Tapi, bagaimanapun, itu harus diapresiasi karena tanggung jawab moral,'' kata Mahfud di gedung MK kemarin.

Mahfud mencontohkan dirinya saat mendaftar sebagai calon hakim konstitusi. Saat itu dia masih aktif di Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketika terpilih, Mahfud baru mundur dari partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu. (sof/aga/kuh/c2/iro)

Dobel Pengacara, Sidang Ditunda

JAKARTA - Lanjutan sidang gugatan kepemilikan saham di PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang diajukan Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kemarin (23/6). Namun, sidang yang rencananya mengagendakan jawaban tergugat I PT Berkah Karya Bersama batal karena ada dua kuasa hukum dari PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) yang menjadi tergugat II.

Keduanya adalah pengacara Sehat Damanik dan Alvin Suherman. Sehat mewakili Direktur SRD Daniel Sitompul, sedangkan Alvin mendampingi Dirut SRD Yohanes Waworuntu.

SRD merupakan perusahaan rekanan Kemenkum dan HAM yang didirikan Hartono Tanoesoedibjo (adik kandung pengusaha Hary Tanoesoedibjo, bos MNC). Hartono menjadi komisaris di perusahaan yang juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) itu.

Sehat mengklaim sebagai kuasa hukum yang sah dari SRD. Sebab, Yohanes diberhentikan sejak Kamis (17/6). ''Dia diberhentikan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan putusan kasasi MA (Mahkamah Agung),'' kata Sehat setelah sidang kemarin.

Alvin tidak mau kalah. Dia mengklaim bahwa pemecatan Yohanes tidak sah. Sebab, para komisaris SRD yang meneken surat pemecatan Yohanes tidak tercantum dalam company profile perusahaan yang dikeluarkan Kemenkum dan HAM. ''Kami sudah masuk sengketa ini sebelum pemecatan itu,'' ujarnya.

Alvin siap memberikan jawaban terhadap gugatan yang dilayangkan Tutut. Namun, hakim menyatakan tidak melanjutkan agenda sidang karena ada dua kuasa hukum yang mewakili SRD. Pekan depan majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rai Suamba akan memutuskan legal standing Alvin sebelum masuk ke substansi perkara. (aga/c4/dwi)

BPK Nonaktifkan Auditor Penerima Suap

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak ingin institusinya tercemar atas tertangkapnya anggota BPK perwakilan Jabar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah tegas diambil dengan memberhentikan sementara auditor yang diduga menerima suap dari pejabat Pemkot Bekasi itu.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Binbangkum) Hendar Ristriawan menyatakan, penonaktifan atau pemberhentian sementara tersebut merupakan langkah nyata kantor BPK sesuai PP Nomor 4 Tahun 1996. ''Pemberhentian sementara yang bersangkutan tengah diproses,'' ujarnya di kantor BPK kemarin (23/6).

Sebagaimana diwartakan kemarin, seorang auditor BPK berinisial S telah ditangkap tim KPK. Dia diketahui sebagai kepala Auditoriat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar III. S ditangkap atas dugaan kasus suap Rp 272 juta yang melibatkan pejabat Pemerintah Kota Bekasi.

Selain S, KPK menangkap lima orang lainnya. Yakni, Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkot Bekasi berinisial HS dan kepala Bawasda Kota Bekasi berinisial HL. Tiga orang lainnya adalah sopir HS serta dua pegawai Pemkot Bekasi.

Menurut Hendar, keputusan pemberhentian sementara itu dianggap sudah cukup berdasar. Sebab, auditor yang bersangkutan diduga telah melanggar kode etik. Sejak 2009, BPK menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 42 aparat BPK lainnya.

''Tapi, untuk S ini adalah yang pertama kasus suap. Aparat yang lain karena masalah disiplin dan kode etik,'' ungkapnya. Tentang kasus yang baru terjadi itu, BPK menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Meski ditemukan dugaan kasus suap, Hendar menyatakan sistem pengawasan internal di BPK sebenarnya sudah cukup memadai. Apalagi, ada prosedur standar yang harus dijalankan setiap auditor. ''Selain itu, hasil pemeriksaan atau pemberian opini selalu di-review lagi,'' terangnya.

Kasus tertangkap tangannya auditor BPK tersebut dianggap merupakan perilaku anggota. ''Pengawasan internalnya sudah baik. Kasus ini terjadi karena kolusi antara oknum BPK dan yang diperiksa, bukan karena sistem,'' ujar Hendar.

Sementara itu, KPK mulai bergerak mengembangkan temuan penangkapan dugaan suap auditor BPK dan pegawai Pemkot Bekasi tersebut. Kemarin, tim penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat. ''Di antaranya, Pemkot Bekasi dan tempat-tempat yang kami duga terkait,'' kata Juru Bicara KPK Johan Budi. (owi/fal/c5/ari)

Paspor Haji Gratis Diproses 1 Juli

PEMERINTAH telah memutuskan menggratiskan biaya paspor bagi calon jamaah haji (CJH). Kemenag sebagai operator tunggal ibadah haji memproses penerbitan paspor hijau untuk jamaah haji pada 1 Juli mendatang secara serentak di seluruh tanah air tanpa membebani CJH.

Sekjen Kemenag Bahrul Hayat mengatakan, dokumen bagi CJH disiapkan melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Paspor tersebut berisi 48 halaman (internasional) serta dibuat di 108 kantor imigrasi dan 25 fasilitas mobil lain.

"Ada pengecualian bagi jamaah haji khusus (haji plus, Red). Pembuatan paspor menjadi beban yang bersangkutan. Sedangkan jamaah reguler yang sudah memiliki paspor dengan biaya sendiri tidak akan mendapatkan pengembalian biaya," tutur Bahrul ketika memberikan keterangan di Kantor Kemenag, Jakarta, kemarin (23/6).

Dia mengingatkan jamaah reguler agar menghindari praktik percaloan dalam pembuatan paspor. Sebab, paspor bagi CJH digratiskan oleh pemerintah. CJH diharapkan mengindahkan petunjuk kantor Kemenag atau KUA (kantor urusan agama) di wilayah masing-masing. "Sekali lagi saya ingatkan, paspor haji gratis. Tinggal membawa bukti nomor kursi haji dan persyaratan ke kantor imigrasi," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan bahwa penetapan BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) hingga kini belum diumumkan oleh pemerintah. (zul/c11/dwi)

Laporkan Dugaan Korupsi Haji ke KPK

Penggunaan Uang CJH Bertentangan dengan UU

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyoroti korupsi penyelenggaraan haji. Kali ini LSM antikorupsi itu merilis data secara detail tentang dugaan korupsi haji pada 2009 dan 2010. ICW juga melaporkan temuannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.

ICW menuding terjadi praktik korupsi Rp 428 miliar dalam penyelenggaraan ibadah haji periode 2009-2010. "Korupsi itu terkait dengan pembebanan kegiatan operasional petugas haji dari setoran bunga jamaah haji," ujar Kepala Divisi Monitoring dan Analisis Data ICW Firdaus Ilyas setelah melapor ke Kantor KPK kemarin (23/6).

Firdaus juga mengatakan, potensi korupsi dalam pengelolaan ibadah haji makin luas jika dibandingkan dengan sebelumnya. Korupsi itu tak hanya terjadi pada dana abadi umat (DAU) dan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), melainkan juga di setoran bunga jamaah haji.

"Penggunaan uang calon jamaah untuk kepentingan pegawai Kemenag bertentangan dengan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji. Apalagi, banyak sekali komponen biaya tidak langsung yang tidak jelas, tapi ditanggung setoran bunga itu," terang dia.

Dia mengungkapkan, dalam komponen biaya tidak langsung pelaksanaan ibadah haji tahun ini terdapat banyak kegiatan yang tidak jelas. Namun, kegiatan tersebut dibiayai setoran bunga haji. Berdasar catatan ICW, beberapa hal yang menggunakan setoran itu adalah pencitraan (Rp 12,5 miliar), honor petugas haji (Rp 43,7 miliar), biaya media centre haji (Rp 2,3 miliar), jasa konsultan dan advokat (Rp 11,5 miliar), training for trainer petugas KUA (Rp 2,5 miliar), serta seragam petugas (Rp 600 juta).

Hal tersebut, papar dia, mengakibatkan BPIH yang harus dibayar calon jamaah haji (CJH) tahun ini lebih mahal daripada sebelumnya, yakni dari rata-rata USD 3.844 menjadi USD 4.043.

Dia menegaskan, komponen yang tidak jelas menjadikan BPIH lebih mahal dan tidak masuk akal. "Kemenag dan DPR membuat tafsir sendiri atas UU Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk kepentingan sendiri. KPK sebelumnya juga mengingatkan biaya tidak langsung itu, tapi tetap diabaikan," terangnya.

ICW mendesak KPK menindaklanjuti indikasi korupsi dalam pengelolaan ibadah haji dari dana CJH. Selain itu, sambung dia, KPK diminta menelusuri pengelolaan ibadah haji periode 2005-2008.

Menurut dia, tetap digunakannya uang CJH untuk kepentingan Kemenag itu memperlihatkan bahwa pemerintah dan DPR tidak berkomitmen melawan korupsi. "Itu menunjukkan tidak adanya keinginan memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji," ucapnya. (zul/c11/dwi)

September, Batasi BBM Bersubsidi

Pengamat Menilai Bisa Rugikan Ekonomi Nasional

JAKARTA - Pemerintah memberlakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi paling lambat September nanti. Kebijakan itu mendesak untuk diberlakukan karena konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 6-9 persen di atas kuota yang ditetapkan. Tahun lalu konsumsi premium bersumsidi 21.218.838 kiloliter (KL).

''Saat ini konsumsi BBM sudah melebihi target. Tahun ini kita dijatah 36 juta KL. Kalau (kenaikan) terus berlangsung, konsumsi BBM kita akhir tahun bisa lebih dari 40 juta KL,'' ujar Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo setelah membuka workshop pemanfaatan BBN (bahan bakar nabati) kemarin (23/6).

Menurut dia, pembatasan BBM bersubsidi harus segera dilakukan. Bahkan, dia mengatakan bahwa pembatasan BBM bersubsidi seharusnya tidak boleh dilakukan setelah September. Sebab, bila pemerintah mengulur waktu, konsumsi BBM bersubsidi terus melonjak dan melebihi kuota. ''Kalau subsidinya (volume BBM subsidi yang dikonsumsi) besar, Agustus nanti (pembatasan BBM) dimulai. Kalau (volumenya) merata, tampaknya September bisa. Jadi, bergantung kepada volumenya nanti,'' paparnya.

Dia menuturkan, konsumsi BBM sejak Januari hingga bulan ini meningkat. Selama enam bulan pertama 2010, konsumsi BBM sudah 6-9 persen di atas kuota harian yang ditetapkan. Dia mencontohkan konsumsi minyak tanah (kerosen) yang tidak sampai melebihi kuota. ''Jatah minyak tanah (yang disubsidi) 10 ribu KL per hari. Pada semester pertama tahun ini, konsumsinya tidak pernah melebihi itu,'' katanya.

Untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi yang melebihi kuota, kata Evita, pemerintah akan membatasi penggunaan untuk jenis kendaraan tertentu. Pembahasan mengenai jenis kendaraan yang diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi hingga kini dilakukan. ''Tapi, transportasi umum dan sepeda motor tetap boleh membeli BBM bersubsidi,'' ujar Evita.

Saat ini Ditjen Migas sedang menyiapkan skema pembatasan konsumsi BBM. ''Kami pada 9 Juli nanti harus melaporkan kepada menteri ESDM seperti apa rencana penghematan dan langkah-langkahnya. Jika menteri menyetujui, selanjutnya laporan itu dibawa ke Komisi VII DPR,'' terangnya.

Sebelum pembatasan BBM bersubsidi diterapkan, pemerintah bakal merevisi Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri. Revisi itu akan memasukkan siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. ''Revisinya diharapkan selesai sebelum kebijakan (pengetatan) ini diimplementasikan,'' ujarnya.

Evita menyebutkan, opsi tentang jenis kendaraan yang boleh membeli BBM bersubsidi atau sebaliknya juga telah mengerucut. Kriterianya akan didasarkan pada tahun pembuatan kendaraan, besaran cc (kapasitas mesin), dan wilayah pengetatan. ''Mungkin kami mencoba dulu di Jawa,'' katanya.

Pemerintah menyatakan harus memperketat BBM bersubsidi karena konsumsi sudah melampaui batas. Harga keekonomian premium diklaim seharusnya sekitar Rp 7 ribu per liter atau sama dengan harga pertamaks yang tidak disubsidi (oktan 92). Sementara itu, harga premium (oktan 88) saat ini ditetapkan Rp 4.500 per liter.

Secara terpisah, pengamat perminyakan Kurtubi menolak kebijakan pemerintah membatasi penjualan BBM bersubsidi. Dia menilai, kebijakan itu justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian nasional. ''Skenario pembatasan BBM bersubsidi, apa pun acuannya, tidak usah dilanjutkan. Itu justru akan merugikan pertumbuhan ekonomi nasional,'' ujarnya.

Menurut Kurtubi, dengan membatasi penjualan premium dan solar bersubsidi bagi golongan tertentu, akan terjadi kemunduran ekonomi. ''Aktivitas distribusi akan berkurang. Akibatnya, suplai barang ke masyarakat menjadi berkurang dan harga-harga bakal mahal. Perusahaan pasti akan membebankan kenaikan ongkos belanja BBM kepada harga produk. Kalau tidak, mereka harus PHK karyawan,'' katanya.

Kurtubi menyarankan pemerintah mencari skema pengurangan BBM bersubsidi yang lebih bijaksana. Misalnya, meningkatkan pemanfaatan BBG (bahan bakar gas) sebagai pengganti BBM. ''Premium itu kan masih ada substitusinya, yaitu BBG. Itu lebih bijaksana daripada mengurangi penjualan,'' jelasnya. ''Sebagai permulaan, bisa saja angkutan umum dan mobil-mobil dinas berganti dengan menggunakan BBG.'' (wir/c4/dwi)