Saifullah melakukan kunker ke Jordania dan Mesir mulai 27 Juni-9 Juli mendatang. Kendati mereka kompak beralasan bahwa dinas luar negeri tersebut merupakan kunjungan balasan, tidak sepatutnya hal itu terjadi. Walau sudah direncanakan lama, pemerintah pusat, tampaknya, kecolongan memberikan lampu hijau.
Dua pimpinan di Jatim tersebut tentu tidak bisa bertolak lintas benua jika tidak mengantongi izin Kemendagri. Perizinan itu diatur dalam Permendagri Nomor 20Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Depdagri, Pemda, serta Pimpinan dan Anggota DPRD. Tanda-tanda mereka mulai retak? "Kondisi ini terjadi kebetulan bersamaan, tanpa disengaja," ungkap Saifullah setelah membuka Job Market Fair di Balai Pemuda, Surabaya, kemarin (23/6).
Menurut dia, banyak agenda dinas yang bakal dituntaskan dalam kunjungan resmi ke luar negeri kali ini. Mantan menteri percepatan daerah tertinggal itu menepis anggapan bahwa kunker hampir dua minggu tersebut menghambur-hamburkan uang rakyat.
Saifullah memaparkan, tujuan ke Jordania ialah menindaklanjuti pertemuan pengusaha Timur Tengah setelah berkunjung ke Surabaya sekitar tiga bulan lalu. Untuk meningkatkan skill tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di sana, pemerintah Jordania akan membantu revitalisasi dan peralatan balai latihan kerja (BLK) di Jatim.
Sedangkan agenda di Mesir membicarakan kelanjutan pembangunan asrama mahasiswa dari Jatim. Meski tidak menyebut data berapa banyak mahasiswa asal Jatim yang menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, negara itu sudah masuk Benua Afrika, tempat perhelatan Piala Dunia 2010 yang tengah berlangsung.
Dalam kunjungan ke Jordania dan Mesir itu, mantan Sekjen PKB tersebut didampingi sang istri, Ummu Fatma. Empat putra mereka diagendakan turut ikut karena sekarang sedang libur sekolah. "Setelah mengunjungi Jordania dan Mesir, kami sekalian umrah ke tanah suci Makkah," lanjut Saifullah.
Meski pemerintahan Jatim lowong sesaat, ketua umum GP Ansor itu menjamin tidak akan ada pengaruh. Selama ditinggal gubernur dan Wagub, pemprov dipegang sementara waktu oleh Sekdaprov Rasiyo. "Sistem administrasi pemerintahan sudah berjalan. Semua keputusan tetap dari Pakde (sapaan Soekarwo, Red)," tutur Saifullah.
Selama ditinggal ke Jepang hampir empat hari ini, dia menungkapkan terus berkomunikasi dengan Soekarwo melalui telepon. Mengenai pembiayaan, secara diplomatis dikatakan, biaya dibagi dua: sebagian ditanggung negara dan sebagian pribadi. "Yang dinas ditanggung negara, sedangkan ibadah umrah pakai biaya sendiri," imbuhnya.
Sejumlah rombongan yang akan menyertai, di antaranya, Rektor IAIN Nur Syam, Kepala Biro Keuangan Setdaprov Nurwiyatno, dan sejumlah tokoh masyarakat. Antara lain mantan Juru Bicara Gus Dur Yahya Cholil Staquf dan pengasuh Ponpes Cangaan Bangil Kiai Fahrur Rozi. (sep/c9/aww)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar